Saat ini, kita hidup dalam era di mana kota-kota menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Politik perkotaan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan lingkungan hingga tata ruang kota. Oleh karena itu, penting menjelajahi dan mengamati dinamika politik perkotaan.
Dengan mata dan telinga terbuka, telaah bagaimana keputusan politik di tingkat perkotaan memengaruhi kualitas hidup kita. Apakah infrastruktur kota sedang berkembang? Bagaimana kebijakan terkait transportasi umum? Adakah perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik?
- Amati kebijakan perkotaan di tempat tinggal Anda.
- Tinjau dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
- Bagikan hasil penelitian Anda di kolom komentar di bawah! Ceritakan apa yang Anda temukan, dan mari kita diskusikan bersama bagaimana kita dapat berkontribusi pada perkembangan positif politik perkotaan.
- Dengan berbagi pandangan dan pengalaman, kita dapat membentuk pemahaman yang lebih kaya tentang politik perkotaan dan menciptakan ruang untuk perubahan yang lebih baik.
Nama: dimas awaludin
ردحذفNim :2106016056
Kelas 6B
Infrastruktur
- Pemerintah Kota Pemalang tengah giat membangun dan meningkatkan infrastruktur guna mendukung pembangunan daerah. Beberapa proyek yang tengah berjalan antara lain:
- Peningkatan kualitas jalan di pusat kota dan antar kecamatan, termasuk perbaikan jalan rusak, pelebaran, dan pengerasan jalan.
- Pembangunan jembatan baru untuk menggantikan jembatan lama yang rusak di beberapa titik.
- Revitalisasi kawasan Kota Lama Pemalang untuk meningkatkan potensi pariwisata.
- Peningkatan kapasitas drainase kota untuk mengurangi genangan saat musim hujan.
- Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk mengolah limbah cair sebelum dibuang ke sungai.
- Peningkatan kapasitas dan cakupan layanan listrik dan internet untuk mendukung aktivitas warga dan bisnis.
Transportasi Umum
- Pemerintah Kota Pemalang tengah menata ulang trayek angkutan umum berbasis bus AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi). Rute dan jadwal bus dirombak agar lebih efisien.
- Armada bus AKDP bertambah dengan pengadaan bus baru oleh pemerintah kota.
- Pembuatan halte bus yang nyaman dan teratur di sepanjang rute bus AKDP.
- Rencana pengembangan angkutan massal berbasis rel, dengan membangun kereta api ringan atau tram di pusat kota.
- Mendorong operasional taksi dan ojek online dengan penetapan tarif maksimal.
Partisipasi Politik Masyarakat
- Warga Kota Pemalang dikenal cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi dan berpartisipasi politik, terutama melalui media sosial.
- Banyak forum dialog dan diskusi diselenggarakan Pemerintah Kota dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menampung masukan warga tentang pembangunan kota.
- Organisasi pemuda dan mahasiswa aktif melakukan aksi damai untuk menyuarakan aspirasi terkait isu politik tertentu, seperti kritik terhadap kinerja pemerintah atau DPRD.
- Saat Pemilu, partisipasi masyarakat cukup tinggi dengan antusiasme kampanye dan datang ke TPS. Budaya politik cukup matang.
- Secara umum, pemerintah dinilai cukup responsif dengan adanya perubahan kebijakan atau program sebagai respon atas aspirasi yang disuarakan warga melalui berbagai saluran.
Nama: Ridwan Maulana
ردحذفNIM: 2106016117
Kelas: Ilmu Politik 6D
Terkait dengan politik perkotaan kabupaten brebes, banyak sekali kebijakan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari terjadinya sentralisasi, ketimpangan infrastruktur, transportasi umum yang tidak memadai, dan UMR yang rendah. Hal ini menjadikan kabupaten Brebes sebagai salah satu kabupaten termiskin di Indonesia, jika dilihat memang infrastruktur itu berjalan lambat, bahkan poros tengah sebagai jalur alternatif Banyumas-Jakarta hampir 20 tahun tidak pernah diperbaiki, terkait transportasi umum, tidak ada yang namanya BRT di kota Brebes. Kesimpulannya hingga saat ini, Kabupaten Brebes belum bisa menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Selama infrastruktur belum memadai semua, selama transportasi umum yang ada hanya angkutan umum, selama UMR di kabupaten Brebes masih rendah, dan selama tingkat kemiskinan masih tinggi, politik perkotaan di kabupaten Brebes tidak akan pernah maju. Kuncinya hanya ada di ekonomi, jika ekonomi kabupaten brebes maju maka pusat kegiatan sosial dan politik juga bisa maju.
حذفNama : Rahmat Wahyudi
ردحذفNIM : 2106016070
Kelas : Ilmu Politik 6B
A. Dinamika Politik
Di Kota Pati terkait Dinamika politik di tingkat perkotaan dapat memiliki dampak yang sangat signifikan meliputi Infrastruktur. Dari segi kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh bagaimana infrastruktur kota dikelola dan diperbarui. Politik yang efektif dapat memastikan pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan jalan yang baik, transportasi umum yang efisien, serta sistem air dan sanitasi yang bersih dan aman.
Kemudian, pelayanan Publik meliputi politik lokal mempengaruhi pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pemerintah kota yang efektif mampu menyediakan layanan yang berkualitas, meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Selain itu, Ketersediaan Lapangan Kerja juga dapat memengaruhi ketersediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan pendapatan yang cukup bagi penduduknya. Selain itu, Kualitas Lingkungan seperti pengelolaan limbah dan kebijakan penataan ruang dapat memengaruhi kualitas udara, air, dan lingkungan secara keseluruhan. Dan yang terakhir Akses Layanan Kesehatan, salah satunya fasilitas kesehatan yang baik dan akses yang mudah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Kebijakan pemerintah kota dapat mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan.
B. Infrastruktur
Beberapa Infrastruktur di Pati telah diperbaiki salah satunya, yaitu:
1.Peningkatan Kualitas Jalan, pembangunan dan perbaikan jalan raya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Beberapa ruas jalan di Pati telah diperbaiki atau diperluas untuk memperlancar arus lalu lintas.
2. Sistem Transportasi, pengembangan sistem transportasi publik seperti bus atau angkutan umum lainnya untuk memudahkan mobilitas penduduk.
3. Pembangunan Drainase, pembangunan sistem drainase untuk mengatasi masalah banjir di beberapa wilayah Pati.
C. Transportasi Umum
Baru-baru ini Polresta Pati menggelar aksi razia knalpot brong supaya tidak ada kebisingan dan kenyamanan saat berkendara demi terciptanya keamanan berlalu lintas. Untuk menuntaskan knalpot brong kapolres Pati mempunyai inisiatif yang kreatif untuk membangun tugu Bandeng yang terbuat dari knalpot brong hasil razia. Supaya warga terutama penghuna knalpot brong jera dan tidak memakai knalpot brong di kendaraannya. Selain itu, Kebijakan terkait transportasi umum di Pati, Jawa Tengah, dapat beragam tergantung pada prioritas dan rencana pemerintah daerah, meliputi:
1. Penyediaan Angkutan Umum, Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan operator transportasi untuk menyediakan layanan angkutan umum yang lebih baik, seperti bus atau angkutan kota.
2. Peningkatan Aksesibilitas, pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan dan halte bus untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi umum.
3. Tarif yang Terjangkau, menetapkan tarif yang terjangkau untuk transportasi umum agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
D. Partisipasi Masyarakat Terhadap Politik
partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kota Pati ada beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat kota Pati adalah:
1. Peningkatan Akses Informasi, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan penetrasi internet yang semakin luas, masyarakat Pati mungkin lebih mudah mendapatkan informasi politik dan terlibat dalam diskusi politik.
2. Kesadaran Politik, kesadaran politik yang meningkat dapat mendorong masyarakat Pati untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik, seperti mengikuti pemilihan umum, menghadiri pertemuan politik, atau berpartisipasi dalam kampanye politik.
3. Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Pati dapat memengaruhi partisipasi politik, karena masyarakat yang lebih sejahtera cenderung lebih aktif secara politik.
Mohamad Pramanda Salih
ردحذف2106016026
Terkait politik perkotaan di Kota Bandung menarik sekali jika kita membahas tentang transportasi publik karena, Sebagai metropolitan, transportasi umum di Kota Bandung belum memberikan kenyamanan pada penggunanya. Fasilitas mendasar di kota yang mengklaim smart city ini kurang diurus secara serius oleh pemegang kebijakan. Walaupun sudah ada Perturan Walikota yang mengatur tetapi dirasa belum maksimal. Sehingga transportasi publik di kota bandung jauh dari rasa nyaman bagi masyarakat. Jika di bandingkan dengan Kota Semarang dengan Anggaran yang berbeda jauh, saya rasa kota bandung harus banyak belajar dari kota Semarang dalam menerapkan transportasi publik.
Nama : Muhammad Maulana Muhson
ردحذفNim. : 2106016048
kelas. : ILPOL B
kota. : Semarang
Dapat diketahui pembangunan Kota Semarang telah menunjukkan banyak kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, yang mana didukung dengan iklim investasi kondusif dan stabilitas politik serta keamanan yang terjaga sudahh berhasil mendorong perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai lokomotif perekonomian Kota Semarang. Namun demikian pencapaian semacam ini belum sepenuhnya mampu mengatasi sejumlah permasalahan klasik maupun mengantisipasi kerusakan lingkungan. Seperti banjir air laut atau rob, penurunan kualitas udara dan air, kesemrawutan lalu-lintas, dan tingginya migrasi kekota semarang masih terus terjadi. Secara kontradiktif kecenderungan pembangunan tata ruang Kota Semarang belum mampu memenuhi ketentuan undang-undang. RT/RW bahkan warga setempat belum juga dapat berperan efektif sebagai instrumen pengendali pembangunan Kota Semarang.
Nama : Shofia Annisa Firdaus
ردحذفNIM : 2106016042
Kelas : ILPOL 6B
Kota : Indramayu
1. Apakah infrastruktur kota sedang berkembang?
Terkait Infrastruktur di kota Indramayu dapat disimpulkan bahwasanya infrastruktur di kota Indramayu, sedang mengalami perkembangan. Ada beberapa bukti yang menunjukkan perkembangan infrastruktur di kota tersebut antara lain adalah penambahan dealer mobil, partisipasi dalam pameran infrastruktur dan forum smart city, serta pembangunan dan perbaikan jaringan jalan. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya nyata dalam meningkatkan infrastruktur di kota Indramayu, yang dapat dianggap sebagai tanda perkembangan.
2. Bagaimana kebijakan terkait transportasi umum?
Kebijakan transportasi umum di kota Indramayu melibatkan penyediaan pelayanan bagi penumpang yang menggunakan transportasi umum seperti angkot dan bus travel, seperti yang dideskripsikan dalam lima terminal Type C yang ada di Kabupaten Indramayu. Selain itu pula, kabupaten Indramayu juga telah mengembangkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUTJJ), yang meliputi rencana penetapan arah kebijakan transportasi dan rencana penetapan sarana transportasi. Sehingga saat ini, terlihat kalau kondisi transportasi di Kabupaten Indramayu secara umum baik, tanpa ada permasalahan signifikan seperti macet.
3. Adakah perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik?
Partisipasi masyarakat di kota Indramayu terkait politik masih terbilang lemah atau rendah khususnya anak muda, yang disebabkan oleh faktor struktural seperti kurangnya informasi mengenai program pembangunan desa dan kurangnya fasilitasi dari aparatur desa. Akan tetapi pada saat pemilu tahun ini berlangsung, partisipasi masyarakat cukup tinggi, mereka cukup antusias ketika kampanye dan datang ke tempat pemungutan suara. Selain itu, pemerintah cukup responsif kalau terdapat perubahan kebijakan ataupun program, hal tersebut sebagai jawaban atas apa yang disuarakan warga seperti keluhan nya melalui berbagai saluran.
Nama : Fatham Mobina
ردحذفNIM : 2106016050
Kelas : Ilmu Politik B
Jika kita membahas politik perkotaan sangat menarik jika saya membahas kota dimana tempat saya tinggal, yakni Kota Bogor. Jika saya amati dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, Kota Bogor ini memiliki perkembangan pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan, hal tersebut didukng dengan adanya kebijakan dari pemerintah kota yang baik dalam hal menjalankan sebuah program kerja, khususnya pembangunan infrastruktur itu sendiri, dimulai dari perbaikan pedestrian untuk pejalan kaki, menambah pembangunan jembatan penyebrangan orang (jpo), serta banyak dikembangkan dan diperbaiki fasilitas masyarakat seperti alun alun Kota Bogor yang di relokasi dan menjadi layak untuk masyarakat nikmati, lapangan dekat istana bogor yang direnovasi besar2an agar layak untuk digunakan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Bogor juga cukup memperhatikan mobilitas masyarakat Kota Bogor dengan terus mengembangkan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana transportasi publik, mulai dengan ditertibkan nya angkutan kota (angkot), seperti kita ketahui, Kota Bogor selain dinobatkan menjadi kota hujan, juga salah satu kota di indonesia dengan jumlah angkutan kota (angkot) terbanyak, pemerintah kota memangkas jumlah angkot dan di alihfungsikan mejadi BisKita yang bekerjasama langsung dengan kementerian perhubungan, dengan begitu transportasi di Kota Bogor lebih tertata dengan baik. Seperti fenomena diatas, sangat penting bagi pemerintah kota untuk memperhatikan kebijakan yang mereka gagas supaya dapat berfungsi serta sinergitas dan kualitas para birokrasi di dalamnya harus pula ditingkatkan dan dikembangkan, maka dari itu semua bermuara dari birokrasi pemerintah kota, lalu dapat berfungsi dengan baik untuk kepentingan masyarakat.
NAZBIL HAQ GEVIN KUSUMA
ردحذف2106016072
Kebijakan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penduduk nonaktif di Jakarta pada Maret 2024
Dari data Pemprov DKI Jakarta ada penduduk non aktif sebesar di wilayah DKI Jakarta sebesar 194.777. Dari total keseluruhan penduduk yang nonaktif itu sudah pindah dari luar DKI Jakarta namun dokumen kependudukanya masih di Jakarta.
Langkah penataan kependudukan sendiri dikarenakan setiap penduduk wajib beridentitas di alamat sesuai domisili atau tempat tinggal masing-masing.
Sebelumnya Dukcapil juga menekankan kebijakan penonaktifan KTP bagi warga yang sudah tidak tinggal di Jakarta tersebut tidak berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota pada 2024. Kebijakan ini sesuai dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Untuk menjalankan aturan hukum tersebut, kata dia, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta No. 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dukcapil meyakini dengan adanya penertiban administrasi kependudukan, pemberian bantuan sosial kepada warga pun dapat lebih tepat sasaran dan akurat.
"Ini merupakan upaya penertiban administrasi kependudukan di mana penduduk ber-KTP DKI Jakarta harus secara de facto tinggal di wilayah DKI Jakarta. Kepadatan penduduk saat ini sudah tidak terkendali yang berdampak pada masalah sosial, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pengangguran/tenaga kerja, dan lingkungan," jelasnya Kepala Dukcapil DKI Jakarta pada Rabu (3/5).
sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/21/163000565/mulai-maret-2024-nik-warga-jakarta-di-luar-daerah-akan-dinonaktifkan?page=all.
Salah satu nya terdampak adalah saya sendiri keluarga saya beberapa rumah tinggal di daerah luar jakarta. dan tiba tiba di data nik saya dinonaktifkan tanpa diberi peringatan atau apa. dikarenakan saya ingin memperpanjang paspor. Sementara tanya dukcapil Jakut tidak ada kelanjutan, nanya rt domisili disuruh ke kelurahan tapi kelurahan juga tidak mengerti disuruh ke rt lagi
ILPOL B
حذفNama : Hesti Khasanah
ردحذفNim: 2106016066/ Ilpol-6B
Kota Jakarta menempatkan posisi sebagai Ibu Kota Indonesia tentunya memiliki kondiisi politik yang sangat kompleks dan beragam seperti banjir, kemacetan lalu lintas, dan urbanisasi yang sangat besar dan pesat. Jika di lihat dari segi transportasi umum Jakarta sendiri tentunya memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, Commuter Line yang dilengkapi dengan kenyamanan dan kebutuhan masyarakat yang sangat luar biasa seperti adanya gerbong khusus atau ruangan khusus untuk wanita, kursi prioritas dan juga beberapa akses lainnya, namun sayangnya transportasi umum yang disediakan dirasa masih kurang karena jumlah penduduk di Jakarta yang begitu banyak dan terjadi urbanisasi yang sangat pesat mengakibatkan sebagian masyarakat berebut menggunakan transportasi umum saat mereka bekerja dan terjadi penumpukan penumpang pada transportasi umum sehingga pengguna saling berdesakan dan merasa tidak nyaman, apalagi pengguna transportasi umum tidak dari penduduk Jakarta saja melainkan JABODETABEK. Padahal Pemkot menyediakan transportasi umum secara lengkap untuk mengurangi permasalahan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di Jakarta. Jika dilihat dari partisipasi masyarakat dalam hal politik di Jakarta sendiri sudah mulai banyak masyarakat yang melek akan politik dan peduli terhadap konflik politik yang ada di Jakarta, dilihat dengan adanya beberapa aksi demo dan beberapa masyarakat yang sudah mulai banyak mengajukan aspirasi maupun pendapatnya kepada pihak pemerintahan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Jakarta mengalami perubahan pada kepedulian konflik politik di Jakarta.
Nama : M Azyumardi Azra
ردحذفNIM : 2106016096 / Ilpol C
Surotun Jamilah
ردحذف2106016010
Ilpol 6A
Dalam rangka menuju smart city pemerintah kabupaten tegal terus melakukan pembangunan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk mewujudkan smart city harus didukung dengan smart people, smart living, dan smart government. Disampaikan oleh bupati kabupaten tegal terkait dengan perwujudan kota pintar dimulai dari lingkungan pemerintahan kabupaten tegal itu sendiri dengan pembenahan infrastruktur TI agar sistem kerja lebih efektif dan efisien. Secara bertahap terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam perwujudan smart government pemerintah kabupaten tegal telah meluncurkan aplikasi lapor bupati tegal berbasis android yang mengadopsi konsep dari pemerintah semarang. Aplikasi ini fokus sebagai media pengelolaan terkait dengan pengaduan masyarakat, informasi pembangunan, e-PBB, e-survey, dan simas.
Terkait dengan transportasi umum yang ada di kabupaten tegal belum ada penataan sistem transportasi publik secara terpadu dalam satu kesatuan seperti bus rapid trans semarang(brt). Program revitalisasi angkutan umum oleh kementrian perhubungan yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau masih belum dirasakan oleh masyarakat di kabupaten tegal itu sendiri. pasalnya di kabupaten tegal sendiri terdapat beberapa daerah yang tidak menyediakan halte bus, transportasi yang jauh dari kata nyaman, dan belum ada penyelarasan tarif (biaya transportasi masih tergolong mahal) sehingga menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Hal ini menjadi PR besar untuk pemerintah kabupaten tegal dalam penangani terkait dengan transportasi publik.
Dalam partisipasi politik masyarakat kabupaten tegal tergolong aktif dalam berpatisipasi seperti dalam pemilihan umum, baik presiden maupun pemilihan kepala daerah. Seperti yang terjadi belakangan ini masyarakat kabupaten tegal ikut serta dalam memeriahkan pesta pemilu 2024 dengan ikut dalam kampanye, dan memberikan hak suara pada saat pemungutan suara.
Nama : Apriansyah
ردحذفKelas : Ilmu Politik 6C
NIM : 2106016031
Seperti yang kita ketahui bahwasanya suatu daerah pasti mempunyai beberapa program kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita baik secara langsung maupun tidak. Depok merupakan kota yang terhampit oleh Jakarta dan Bogor. Dalam setiap kebijakan yang terbit tentunya pasti akan ada 2 sisi penilain, yaitu pro dan kontra. Akan tetapi disini saya akan menggambarkan beberapa kebijakan yang memang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
1. Kebijakan Program Zero Waste CIty, kebijkan ini terkait pengelolaan sampah di Kota Depok mulai dari 2016. Tujuan kebijakan ini tidak lain untuk membebaskan seluruh kawasan daerah di Kota Depok dari segala penyakit yang ditimbulkan oleh sampah yang menumpuk. Mulai dari sini tentunya masyarakat kota Depok sangatlah terbantu karena dapat terhindar secara langsung dari segala penyakit.
2. Selanjutnya, berbicara mengenai kebijakan Transportas darat. Dalam hal ini Kota Depok telah merancang manajemen transportasi darat melalu pemilihan transportasi sesuai dengan karakteristik dan memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyrakat dengan menunjuang efektivitas dan efisiensi penyediaan layangan angkutan umum. Kemudian, pembangunan jaringan transportasi darat yang mana telah diketahui mampu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat
Nama : wirawan Sofyananta
ردحذفNim : 2106016098
Kelas : Ilmu politik 6C
1. Pengembangan Kawasan Perkotaan
Kebijakan:
Perluasan kawasan perkotaan Demak, seperti pengembangan kawasan terpadu di Demak Kota dan Sayung.
Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, dan jaringan air bersih.
Penataan kawasan permukiman kumuh.
Dampak:
Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perkotaan.
Meningkatkan nilai ekonomi kawasan perkotaan.
Meningkatkan potensi investasi di Demak.
2. Penataan Ruang Kota
Kebijakan:
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak.
Pengendalian pemanfaatan ruang kota.
Penataan kawasan perdagangan dan jasa.
Pengembangan ruang terbuka hijau.
Dampak:
Mewujudkan pembangunan kota yang terencana dan berkelanjutan.
Mencegah terjadinya kekumuhan dan alih fungsi lahan.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kota.
Meningkatkan estetika dan kenyamanan kota.
3. Smart City
Kebijakan:
Penerapan sistem Smart City di Demak.
Pengembangan layanan publik berbasis digital.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.
Dampak:
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Demak.
4. Pengelolaan Sampah
Kebijakan:
Penerapan sistem pengelolaan sampah yang terpadu.
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.
Pengembangan bank sampah dan program daur ulang.
Dampak:
Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kota.
Mengurangi pencemaran lingkungan.
Meningkatkan nilai ekonomi sampah.
5. Penanggulangan Banjir
Kebijakan:
Pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir, seperti normalisasi sungai dan pembangunan bendungan.
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai.
Dampak:
Mengurangi risiko terjadinya banjir di kawasan perkotaan.
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Meningkatkan nilai ekonomi kawasan perkotaan.
Nama : Hafidz Arif Mauludin
ردحذفNim : 2106016120
Kelas : Ilmu Politik 6D
Jika menyinggung mengenai Purwokerto,hal menarik yang perlu di bahas adalah mengenai pemekaran wilayah.Wilayah Kota Purwokerto akan dimekarkan dalam rencana detail tata ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purwokerto. Sejumlah desa di tujuh kecamatan Kabupaten Banyumas ditetapkan masuk dalam deleniasi (batas) wilayah kawasan perkotaan di RDTRK Purwokerto tahun 2014-2024.
kawasan perkotaan di Purwokerto bakal berubah menjadi 11 kecamatan. Pada awal nya itu, wilayah kota hanya berisi empat kecamatan yaitu Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur.akan bertambah jadi 11 dengan ditambah nya Kecamatan Karanglewas, Patikraja, Sokaraja, Kembaran, Sumbang, Baturraden, dan Kedungbanteng.
Nama : Husnul Khotimah
ردحذفNIM: 2106016121
Kelas: 6D ilmu politik
Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang strategis dilewati jalur tengah yang menghubungkan provinsi Jawa tengah dan Provinsi Jawa Timur. Guna menunjang pergerakan orang atau masyarakat , barang yang aman, efisien berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyediaan infrastruktur jalan. maka perlu didukung dengan peran dan fungsi
infrastruktur jalan yang memadai, sehingga mampu dalam proses pembangunan Kabupaten Grobogan secara menyeluruh. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan mengawali dengan
menyusun Rencana Strategis (RENSTRA)
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016, yang merupakan merger
antara Dinas Pengairan, Dinas Bina Marga dan salah satu bidang dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.
dinas : 1. Dinas Bina Warga tahun 2014 Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan hanya menangani jalan yang berstatus jalan kabupaten, sedang jalan desa diserahkan penanganannya kepada Pemerintah Desa. Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di urusan Pekerjaan Umum khususnya di bidang jalan dan jembatan. Pada Dinas Bina Marga
Kabupaten Grobogan pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada
pelayanan urusan Jalan dan Jembatan.
Gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Bina Marga dapat dilihat dari indikator kinerja bidang infrastruktur diantaranya proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kondisi
jalan, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.
Prasaranan jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak
mungkin dicapai tanpa ketersediaan prasarana jalan yang baik dan memadai.
Kondisi jalan di Kabupaten Grobogan selama 5 tahun terakhir (2011-
2015) menunjukan kondisi yang kurang baik. Tahun 2015 kondisi jalan baik
baru mencapai 40,688%, sehingga masih banyak jalan yang tidak baik dan
membutuhkan penanganan. Sedang di akhir tahun 2015 sudah terbangun
saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 1,2 km. Pembangunan turap/talud di wilayah jalan kewenangan kabupaten mengalami peningkatan, tahun 2012 sebesar 4,803 tahun 2015 meningkat menjadi 42,795%. Untuk jalan rusak ringan yang sudah direhabilitasi mencapai 14,882%; sementara data jalan dan jembatan yang sudah tersedia mencapai 100%.
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DI KABUPATEN GROBOGAN
1 RENCANA STRUKTUR RUANG
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Sistem Perkotaan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas PKN, PKW, dan PKL. Kota Purwodadi merupakan kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN di Propinsi Jawa Tengah.
Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Rencana Transportasi Menurut RTRW kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, yang pada tiap-tiap kecamatan tersebut terdapat simpul-simpul kegiatan. Di sisi yang lain dalam masing-masing kecamatan itu sendiri terdapat simpul-simpul desa. Dalam kaitannya dengan pergerakan penduduk (faktor penduduk) dan kegiatan dari luar (faktor penarik eksternal). Kegiatan yang banyak mempengaruhi pergerakan penduduk tersebut adalah kegiatan perekonomian. Selain itu faktor sosial budaya juga dapat mempengaruhi pola pergerakan penduduk tersebut. Pengembangan sistem transportasi merupakan upaya memantapkan sistem aksesibilitas dan pemeliharaan fungsi, terutama jaringan jalan regional yang terkait dengan hirarki dan fungsi kota/pusat-pusat pengembangan. Sistem jaringan transportasi Kabupaten Grobogan memiliki dua jaringan transportasi darat, yaitu jaringan kereta api dan jaringan jalan.
Nama : Dzaky Muhammad Daffa
ردحذفKelas : 6B Ilmu Politik
NIM : 2106016071
Kota Kebumen
Kotaa Kebumen merupakan salah satu Kota yang berada di wilayah Jawa Tengah, pembangunan terhadap kebijakan politik dan infrastruktur di Kota ini terbilang sudah berkembang pesat dalam berbagai aspek, banyaknya keputusan mendasar terhadap perubahan segi kota ini terbilang cukup efisien. Keputusan politik di tingkat Kota Kebumen dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup kita. Pertama, pembangunan infrastruktur di Kota Kebumen memengaruhi aksesibilitas, mobilitas, dan kualitas lingkungan. Jika infrastruktur berkembang, seperti pembangunan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya, maka akan meningkatkan kualitas hidup dengan memudahkan akses ke layanan dan mengurangi kemacetan. Langkah nyata pihak pemerintah kota dalam menyikapi hal tersebut adalah dengan menerapkan pembangunan dan perenovasian jalan baru demi kebutuhan masyarakatnya.
Kebijakan terkait transportasi umum juga berperan penting. Pemerintah Kota Kebumen memperhatikan dan mengembangkan sistem transportasi umum yang efisien dan terjangkau, akan memberikan alternatif transportasi yang lebih baik bagi masyarakat, meningkatkan mobilitas, dan mengurangi kemacetan serta polusi udara. Salah satunya adanya kebutuhan untuk masyarakat dalam bidang transportasi yaitu mencanangkan program Trans Kebumen yang sudah terealisasikan
Perubahan dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kota Kebumen juga penting. Jika terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum, konsultasi publik, dan mekanisme partisipasi lainnya, maka keputusan politik cenderung lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
Adanya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses politik juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan publik dan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, perubahan dalam partisipasi politik dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi dinamika politik dan kualitas hidup di Kota Kebumen.
Nama : Yasinta Istighfan Adellia Putri
ردحذفNIM : 2106016129
Kelas : Ilpol 6B
Berbicara mengenai kebijakan di Kota Semarang terutama kebijakan terkait transportasi umum adalah hal yang menarik bagi saya. Kota Semarang merupakan salah satu kota terpadat di Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.656.564 jiwa. Kota Semarang kini berkembang semakin modern dan kian hari semakin banyak peminat yang datang di kota ini. Hal ini disebabkan selain karena peran Kota Semarang sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Jawa Tengah, lokasi Kota Semarang juga strategis yaitu berada di bagian pantai utara sehingga secara tidak langsung akan selalu dilalui oleh orang dari timur maupun barat. Oleh karena pertumbuhan Kota Semarang yang cukup pesat, maka tidak heran kian waktu Kota Semarang bertransformasi menjadi Skyscrapper City sama halnya kota-kota metropolitan lain di Asia yang memiliki kawasan ekonomi bisnis (CBD) yang berfungsi sebagai daerah pusat kegiatan perdagangan maupun industri kota.
Karena hal tersebut, kemacetan di Kota Semarang menjadi tidak dapat dihindari. Banyak warga Kota Semarang yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Bahkan, tranportasi umum atau publik di kota Semarang memiliki penumpang yang didominasi lansia dan pelajar. Kurangnya minat masyarakat Kota Semarang dalam menggunakan transportasi umum antara lain disebabkan oleh kurang efektifnya pelayanan yang diberikan, kurang layaknya sarana dan prasarana, dan regulasi yang belum optimal pada fungsinya.
Kemacetan di Kota Semarang yang setiap tahunnya mengalami peningkatan karena kurang efektifnya pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan yang ada, hal ini dilihat dengan meningkatnya angka kemacetan. Bentuk kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kemacetan di Kota Semarang saat ini adalah menghadirkan dua pilihan transportasi publik yaitu Trans Jawa Tengah dan Trans Semarang atau biasa disebut Bus Rapid Transportation (BRT) yang dalam pengelolaan di bawah langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pengadaan Trans Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang. Peraturan tersebut memberikan wewenang dalam bentuk badan pelayanan umum untuk mengatasi transportasi umum di Kota Semarang atau trans Semarang dengan standar sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Teknis Trans Semarang.
Namun, hadirnya Trans Semarang belum mampu menarik minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal, peningkatan jumlah penumpang memang terjadi namun angka kemacetan yang ada tetap mengalami peningkatan, masih banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi memberikan penilaian bahwa adanya Trans Semarang dinilai tidak memberikan sebuah nilai tambah dalam mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang ada dalam penggunaan transportasi publik dan memberikan sebuah pertanyaan mengapa masyarakat tidak menjadikan Trans Semarang sebagai public choice, peningkatan pada pertumbuhan kendaraan pribadi mengalami ekskalasi yang cukup tinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dengan peningkatkan mencapai 12% pertahun yang menambah parah kemacetan yang ada.
Nama : Candra Yudha Arta Sakti
ردحذفNIM : 2106016045
Kelas : Ilmu Politik 6D
Keputusan politik di tingkat perkotaan Kota Semarang memengaruhi kualitas hidup kita dalam hal infrastruktur, banjir, ekonomi, dan budaya. Infrastruktur Kota Semarang sedang berkembang dengan proyek-proyek seperti ring road, LRT, BRT, flyover, jalan, dan jembatan. Kebijakan transportasi umum di Kota Semarang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, tertib, lancar, dan terintegrasi. Partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kota Semarang mengalami peningkatan, terlihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada dan adanya kampanye-kampanye partisipatif dan forum diskusi publik. Dampak dari keputusan politik, pembangunan infrastruktur, kebijakan transportasi, dan partisipasi masyarakat terhadap kehidupan sehari-hari di Kota Semarang dapat berupa perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang dapat bersifat positif atau negatif.
Nama: Laviota Ayu Azharul Launi
ردحذفNim: 2106016061
Kelas: 6D Ilmu Politik
Keputusan politik di Kota Semarang memengaruhi kualitas hidup masyarakat dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan ekonomi. Infrastruktur Kota Semarang sedang berkembang dengan berbagai proyek, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti penggusuran, kerusakan lingkungan, dan pemborosan anggaran. Kebijakan transportasi umum di Kota Semarang belum optimal, karena menurunnya kinerja dan kualitas pelayanan Perum DAMRI, yang mengakibatkan menurunnya minat penumpang. Partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kota Semarang meningkat, karena masyarakat semakin sadar akan peran mereka dalam menentukan arah pembangunan kota. Masyarakat menginginkan kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu yang belum diberikan secara maksimal oleh pemerintah kota.
Nama : Putri Eninda Krisnawati
ردحذفNim. : 2106016043
Kelas : Ilmu Politik 6D
Keputusan politik di Kota Semarang memengaruhi kualitas hidup masyarakat dalam hal infrastruktur, banjir, ekonomi, dan budaya. Infrastruktur Kota Semarang sedang berkembang dengan proyek-proyek seperti ring road, BRT, flyover, jalan, jembatan, dan sistem informasi. Kebijakan transportasi umum di Kota Semarang diatur oleh UU No. 22 Tahun 2009 dan dilaksanakan oleh Perum DAMRI dan pemerintah kota dengan sistem elektronik dan inklusif. Partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kota Semarang meningkat, terutama dalam Pilkada dan Pileg, dengan adanya kampanye-kampanye partisipatif dan forum diskusi publik. Dampak dari keputusan politik, pembangunan infrastruktur, kebijakan transportasi umum, dan partisipasi masyarakat terhadap kehidupan sehari-hari di Kota Semarang dapat berupa peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, dan pemeliharaan budaya lokal, namun juga tantangan-tantangan seperti kemacetan, peremajaan infrastruktur, dan perubahan iklim.
Nama : Ahmad Yudi Prasetya
ردحذفNim : 2106016074
Kelas : Ilmu politik 6B
Menurut saya perkembangan infrastruktur di daerah Grobogan lebih tepatnya di Kota Purwodadi sudah berkembang semakin pesat dan menuju ke arah yang lebih baik serta kebijakan politik yang sudah menjadi keputusan pemerintah daerah Grobogan sebagian sudah terealisasi dan berdampak baik kepada masyarakat dan masyarakat sudah merasakan adanya perubahan ke yang lebih baik lagi, terkait kebijakan transportasi umum sudah terlaksana juga dengan sangat baik, meskipun ada sedikit perubahan yang mana banyak berkurangnya akutan umum untuk karena banyaknya perubahan di era modern ini dan partisipasi masyarakat dalam proses politik sudah banyak ikut terlibat agar jalannya politik di kota Purwodadi lebih stabil tanpa ada nya pergolakan yang sangat signifikan
Nama : Jauharotul Mufidah
ردحذفNIM: 2106016134
Kelas : 6B Politik Perkotaan
Wilayah Pati
Berbicara mengenai infrastruktur kota Pati usulan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas para bupati di Eks Karesidenan Pati yang diajukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2020. Namun di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat justru menghendaki pembangunan penunjang sumberdaya manusia (SDM).
Dalam kesempatan itu, usulan lima bupati, yakni Pati, Blora, Jepara, Kudus dan Rembang didominasi sektor fisik, utamanya pembangunan infrastruktur jalan. Kabupaten Pati misalnya, dari total 10 usulan terdapat delapan pembangunan atau perbaikan jalan dengan anggaran Rp71,5 miliar dari total usulan anggaran Rp91,5 miliar.
“Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan akses utama, jadi pintu perekonomian bisa terbuka. Sudah kita hitung dari sekitar seratus usulan masyarakat dan SKPD yang ada. Juga ada usulan lintas sektor. Karena ada aset atau kewenangan provinsi. Salah satunya jalan lingkar Pati batas kota, karena sering terjadi kecelakaan,” kata Bupati Pati, Haryanto.
Hal serupa juga disampaikan Bupati Blora, Djoko Nugroho. Dia hanya mengajukan tujuh usulan dengan total anggaran Rp60 miliar. Jika kabupaten Pati menyisakan dua usulan selain pembangunan jalan, Kabupaten Blora justru 100 persen usulannya untuk pembangunan jalan.
Usulan tiga kabupaten lain, yakni Kudus, Jepara dan Rembang juga tidak jauh berbeda, fokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Total usulan dari kabupaten di Eks Karesidenan Pati sebanyak 52 pembangunan dengan jumlah anggaran mencapai Rp423.135.000.000. Rinciannya, Kabupaten Pati 10 usulan dengan total ajuan anggaran Rp91.500.000.000. Kabupaten Blora ada tujuh ajuan dengan besar anggaran Rp60.000.000.000. Kebupaten Jepara dengan 10 usulan total anggaran Rp87.635.000.000. Kabupaten Kudus menyertakan 15 usulan total anggaran Rp124.500.000.000 dan Kabupaten Rembang total 10 ajuan dengan anggaran Rp59.500.000.000.
Berbeda dengan yang diajukan oleh pimpinan-pimpinan daerah. Forum perempuan, yang diwakili oleh Indaryani warga Kudus justru menginginkan adanya kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah dengan para ilmuwan di perguruan tinggi untuk melaksanakan program, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.
Nama: rizautami
ردحذفNIM: 2106016046
Yang saya temukan dalam dinamika politik di kabupaten temanggung yaitu terkait Industri di Kabupaten Temanggung, khususnya industri pengolahan kayu, memiliki dampak besar terhadap penyediaan bahan baku kayu, seperti kayu sengon. Untuk menghindari pencurian pohon di hutan lindung, diperlukan kebijakan dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan penebangan, termasuk pembatasan yang sesuai dengan kondisi geografis daerah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Temanggung juga harus memastikan pengawasan terhadap proses produksi industri besar untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan. Sosialisasi kepada penduduk sekitar industri perlu dilakukan agar mereka dapat siap menghadapi perubahan, baik secara fisik maupun sosial ekonomi, guna mencegah konflik sosial.
Dukungan infrastruktur yang memadai juga penting untuk mendukung kegiatan penduduk di sekitar industri. Pengendalian pembangunan, baik untuk industri maupun permukiman, perlu diatur dengan baik untuk menciptakan tata guna lahan yang terintegrasi secara fungsional. Kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah daerah juga diharapkan agar informasi terkait proses produksi, kapasitas produksi, dan tenaga kerja dapat diawasi dengan lebih efektif.
Dalam dinamika politik, implementasi kebijakan dan pengawasan terhadap industri dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Jika pemerintah mampu mengelola industri dengan baik dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal serta lingkungan, ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Namun, jika terjadi ketidaktransparanan atau kelalaian dalam pengawasan, hal ini bisa menjadi isu politik yang memengaruhi dukungan terhadap pemerintah daerah.
nama : abdillah muhammad arya
ردحذفkelas : 6b ilmu politik
nim : 2106016041
Bekasi merupakan salah satu yang menjadi pusat ekonomi untuk daerah jawa barat dst. terlepas dari kehidupan yang sangat padat masih ada dinamika politk yg terjadi di daerah bekasi
Dinamika politik perkotaan di daerah Bekasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi:
Kepemimpinan Lokal: Perubahan dalam kepemimpinan lokal, baik itu di tingkat kota, kecamatan, atau kelurahan, dapat mempengaruhi dinamika politik. Pergantian kepala daerah atau pejabat tingkat bawah bisa membawa perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan yang memengaruhi pendapat dan dukungan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi: Bekasi merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia. Dinamika politik dapat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diterapkan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja, dan kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah.
Nama: Rindi Dewi Agil Nurlala
ردحذفNIM: 2106016130
Kelas: 6B
Pada tahun ini Bupati Lamongan terus mendedikasikan pembangunan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat karena sempat terkendala pandemi. Fokus pembangunan dimulai dari peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pengendalian dan penanganan banjir, pembangunan showroom UMKM, pembangunan rumah sakit di daerah Pantura, penataan wajah kota dan kawasan permukiman. Pembangunan yang dilakukan dengan mengusung tema "Penguatan Daya Saing SDM Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif". Kota Lamongan terus melanjutkan pembangunan di bidang insfratruktur, penanganan bencana alam, memajukan UMKM, memaksimalkan pelayanan kesehatan, optimalisasi sektor pertanian dan peternakan, pengembangan wisata, pendidikan, serta implementasi pelayanan publik yang modern. Dalam mewujudkan visi tersebut, Bupati yang akrab disapa Pak Yes mengajak anggota Korpri Lamongan untuk menjadi responsif dan kolaboratif sebagai salah satu bentuk dari pemerintahan modern.
Nama: Retno Indah Wulandari
ردحذفKelas: 6B
Nim: 2106016055
Keputusan politik di tingkat perkotaan sangat penting dalam mempengaruhi kualitas hidup kita, paling minimal adalah sandang papan dan pangan jika kita lihat dari beberapa aspek seperti infrastruktur di Kota Semarang, sebagai kota pada umumnya kota Semarang membangun infrastruktur yang cukup masif di setiap sudutnya seperti adanya Layanan Umum BRT yang menggantikan bus Damri dan juga ada transportasi umum lainnya seperti angkutan umum. Sedangkan Jika dilihat dari jalan, Kota Semarang setiap sudutnya memiliki jalan yang baik untuk sebuah kota.
Sebagai sebuah kota pembangunan infrastruktur dan transportasi itu sangat harus dilakukan karena kota memiliki mobilitas yang tinggi dan juga memiliki hambatan dalam pembangunannya misal di Kota Semarang yang menjadi kota di pinggir laut yang setiap tahunnya Banjir adalah makanan sehari-hari di Kota Semarang. Jadi kota Semarang harus mempersiapkan infrastruktur yang bisa dikatakan anti banjir seperti selokan atau hutan resapan air banjir.
Partisipasi masyarakat terhadap proses politik dalam menentukan perubahan yang signifikan terhadap pembangunan wilayah perkotaan ini sangat mempengaruhi bagaimana penataan kota harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kota. Adanya perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kota Semarang dapat memengaruhi arah kebijakan dan pembangunan kota. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masalah-masalah yang dihadapi secara langsung kepada para pembuat kebijakan. Ini bisa tercermin dalam pembentukan rencana pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta dalam implementasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara umum.
Dengan demikian, keputusan politik di tingkat perkotaan memiliki dampak langsung pada kualitas hidup kita. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas, kebijakan transportasi yang efisien, dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses politik, Kota Semarang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara signifikan. Namun, tantangan-tantangan yang ada juga harus diatasi secara komprehensif untuk mencapai tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.
Nama : Fadlan Wahyu Saputra
ردحذفNIM : 2106016057
Kelas : 6B
Berbicara tentang politik perkotaan khususnya infrastruktur. Kota Semarang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini memiliki berbagai peningkatan pesat, yaitu peremajaan jalan, peningkatan fasilitas umum seperti taman dan menambah mall untuk memajukan bidang ekonomi. Untuk belakangan ini memang pemerintah kota semarang lebih mengutamakan perbaikan infrastruktur di bidang jalan raya karena kebanyakan jalan raya di kota Semarang diisi oleh jalan pantura, dimana merupakan yang digunakan untuk pergerakan ekonomi antar daerah.
Dilansir dari pemkot Semarang Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum atau DPU terus melakukan percepatan sejumlah pembangunan infrastruktur jalan raya di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Beberapa proyek yang tengah dikebut pengerjaannya yakni peninggian Jalan Tambak Dalam Raya, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari. Di samping itu, DPU juga tengah merampungkan pembuatan talud pengaman di Bendan Duwur, Gajahmungkur, dan Jalan Diponegoro.
Peningkatan Jalan Tambak Dalam Raya sendiri menjadi salah satu prioritas sebagai tindak lanjut atas permohonan masyarakat yang mengeluhkan banjir saat musim penghujan. Daerah ini khususnya di wilayah RT 3 Sawah Besar merupakan daerah cekungan, sehingga saat turun hujan akan mengakibatkan banjir dan limpasan air ketika melintas di jalan tersebut.
Hingga saat ini progress pembangunan telah mencapai 51,3%, jauh lebih cepat dari rencana semula. Dengan pengerjaan yang menggunakan APBD tahun 2023 dengan nilai kontrak Rp 3,4 milyar, diharapkan proyek yang digagas oleh DPU tersebut dapat selesai sebelum musim penghujan tiba.
Paket pengerjaan di Jalan Tambak Dalam Raya sendiri berupa betonisasi dengan tebal 25 cm sepanjang 735 meter dari Banjir Kanal Timur hingga Karang Ingas. Tak hanya itu, DPU juga melakukan pekerjaan saluran berupa pemasangan talud dan drainase pada sisi selatan jalan untuk mengurangi limpasan air.
Di samping proyek pengerjaan infrastruktur, Pemkot Semarang juga terus melalukan sejumlah perawatan dan pengelolaan infrastruktur. Menurut data pada kanal aduan Sapa Mbak Ita sepanjang 1 Juli 2023 – 6 Agustus 2023, terdapat 96 aduan dari warga Semarang terkait jalan rusak, infrastruktur secara umum hingga perencanaan jalan. Sebanyak 38 aduan telah tertangani langsung dan telah diselesaikan oleh DPU, 49 aduan di antaranya sedang proses pengerjaan oleh DPU.
Wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu memang menegaskan kepada jajarannya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur. "Di perubahan, kami minta teman-teman DPU melakukan betonisasi dan aspalisasi," tegas mbak Ita, sapaan akrabnya saat ditemui di kantornya, Senin (7/8).
Tapi perlu digaris bawahi juga karena terlalu fokusnya dalam satu bidang saja Semarang memiliki masalah lain yaitu banjir. Pendapat saya pribadi melihat hal itu sangat miris sekali, karena menurut saya penanganan banjir dari pemerintah kota semarang sangatlah lamban dan tidak responsif. Baik itu sebelum, saat, hingga pasca banjir.
Infrastruktur kota Semarang berkembang, namun masih belum sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan pribadi. Salah satu penyebab kemacetan di kota Semarang adalah tidak sebandingnya antara pertambahan jumlah kendaraan pribadi dan pembangunan infrastruktur.
ردحذفOleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program pembangunan transportasi kota yang komprehensif untuk menentukan arah kebijakan dan program perbaikan konektivitas, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Beberapa strategi dalam transportasi berkelanjutan di kota Semarang antara lain peningkatan perencanaan tata ruang, peningkatan layanan transportasi publik, pengembangan teknologi kendaraan, pengembangan bahan bakar ramah lingkungan, dan manajemen teknik lalu lintas. implementasi kebijakan transportasi umum di kota Semarang dilakukan dengan membangun dan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur transportasi ramah lingkungan.
Terdapat perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik di kota Semarang, namun tidak terkait dengan transportasi umum.
Nama : Rahma Latifa
ردحذفNIM: 2106016123
Kelas : 6d
brebes merupakan kabupaten yang terkenal dengan telor asin dan bawang merah. dimana kabupaten ini memiliki Keadaan politik tergolong kondusif dengan beberapa dinamika, dimana ketika melihat perihal infrastruktur di daerah brebes masih perlu ditingkatkan, terutama pada transportasi publik seperti jalan raya, karna masih banyak jalan yang belum dibenahi bahkan banyak yang rusak parah. pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur di Brebes, terutama jalan raya dan transportasi publik. dalm hal perekonomian brebes masih memiliki ekonomi yang masih rendah dengan umr yang tergolong memiliki umr yang kecil diwilayah jawa tengah. angka kemiskinan di brebes juga masih terbilang cukup tinggi. namun perkembangan industri di derah ini cukup berkembang dilihat dari adannya PT2 besar yang ada di brebes. seperti dalam Industri Tekstil dan Garmen:
Industri tekstil dan garmen merupakan salah satu industri padat karya yang cukup berkembang di Brebes.
Keren ini bisa dibawakan telor asinnya ke Semarang mbak?
حذفNama : Amanda Rizki Kurniasari
ردحذفNim : 2106016122
Kelas : Ilmu Politik 6D
di bidang infrastruktur, Kabupaten Semarang telah berkembang secara pesat seperti peningkatan/ pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan diprioritaskan untuk wilayah perbatasan, perluasan kawasan industri, pembangunan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian dan pengawasan terhadap dampak pencemaran lingkungan hidup, pelestarian sumber mata air, peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas, merata dan berkeselamatan, serta penyelenggaraan transportasi rintisan di daerah perbatasan, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu di setiap kecamatan kecuali kecamatan yang berdekatan dengan TPA Blondo. meskipun banyaknya kemajuan di bidang infrastruktur, Kabupaten Semarang memiliki permasalahan yaitu degedrasi dan kerusakan lahan. adanya lahan kritis di wilayah ini mengakibatkan sering terjadinya longsor pada saat musim hujan, menurunnya kesuburan tanah dan berkurangnya resapan air ke tanah. dengan adanya permasalahan seperti ini pemerintah Kabupaten Semarang melakukan upaya antisipasi diantaranya dengan penataan ijin lingkungan berkaitan dengan usaha/kegiatan yang akan dikembangkan di Kabupaten Semarang. selain itu program penambahan taman kota/ ruang terbuka hijau diharapkan dapat menambah sistem resapan air yang dapat menambah ketersediaan air sekaligus mengurangi emisi GRK akibat perubahan penggunaan lahan. upaya untuk mengatasi degradasi lahan di wilayah pedesaan/pegunungan yaitu dengan melakukan kegiatan reboisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang. dengan adanya permasalahan seperti ini, perlu diadakan tindak lanjut seperti, perlu meningkatkan peran sektor swasta dengan menggalakkan CSR perusahaan terkait dengan program CSR perusahaan terkait kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber daya alam, memberikan sosialisasi dan penyadaran peran masyarakat untuk menanam tanaman penghijauan, tidak melakukan penggundulan hutan.
Bagus ini, gimana perkembangannya dalam wisatanya mbak
حذفNama : Nanda Ayu Listyaningrum
ردحذفNIM. : 2106016039
Kelas : 6 B
Kebijakan perkotaan di Kebumen dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari :
1. Pengembangan Infrastruktur:
- Kebumen sedang mengalami perkembangan infrastruktur yang signifikan. Pembangunan jalan-jalan utama, peningkatan jaringan jalan, penyediaan akses internet cepat, pembangunan sekolah-sekolah baru, dan investasi dalam energi terbarukan dan air bersih adalah contoh kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Dampaknya adalah peningkatan aksesibilitas, kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang lebih baik.
2. Transportasi Umum:
- Keberadaan transportasi umum yang efisien dan terjangkau dapat sangat memengaruhi mobilitas penduduk dan mengurangi kemacetan serta polusi. Kebijakan yang mendukung pengembangan transportasi umum yang lebih baik, seperti peningkatan layanan bus atau kereta api, dan pengembangan infrastruktur untuk sepeda dan pejalan kaki, dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk.
3. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik:
- Partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal sangat penting dalam menentukan arah pembangunan perkotaan. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih mewakili kepentingan dan kebutuhan mereka. Inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti penyelenggaraan forum publik, konsultasi warga, atau pemberdayaan komunitas lokal, dapat memperkuat demokrasi lokal dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif.
Kita dapat mempertimbangkan beberapa cara untuk berkontribusi pada perkembangan positif politik perkotaan di Kebumen antara lain :
1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:
- Mendukung inisiatif yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik, hak-hak mereka, dan dampak kebijakan perkotaan terhadap kehidupan sehari-hari.
2. Advokasi :
- Berpartisipasi dalam kelompok advokasi atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu, seperti lingkungan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
3. Kolaborasi dengan Pemerintah Lokal:
- Bermitra dengan pemerintah lokal untuk memberikan masukan, saran, atau dukungan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan perkotaan yang lebih baik, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipertimbangkan secara menyeluruh.
Dengan demikian, melalui kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat berkontribusi pada perkembangan positif politik perkotaan di Kebumen dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua penduduknya.
Vina Damelia Siregar
ردحذف2106016060
POLITIK 6B
Pertumbuhan penduduk yang terus
bertambah setiap tahunnya dan jumlah kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah ruas jalan yang ada sehingga menyebabkan kemacetan, pemborosan penggunaan bahan bakar, kebisingan serta tingginya tingkat polusi karen lalu lintas yang semrawut. Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Kota Pekanbaru adalah pengelolaan dan pengoperasian Trans Metro Pekanbaru sebagai moda transportasi terpadu. Kebijakan pelayanan transportasi
perkotaan ini dikenal dengan sistem
angkutan umum massal (SAUM) Trans Metro Pekanbaru yang dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2009
dimana Kota Pekanbaru termasuk Kota Percontohan di Bidang Transportasi.
Terkait kebijakan infrastruktur kota Pekanbaru secara umum, perlu banyak peningkatan seperti dalam hal kelistrikan, informasi dan komunikasi, sumber daya air dan irigasi, pemukiman dan pengembangan wilayah, terminal dan Bandar udara, serta perpakiran.
Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan di kota Pekanbaru diantaranya pengelolaan persampahan yang belum optimal, masih adanya titik genangan atau banjir yang belum tertangani dengan maksimal, tingkat kerusakan jalan yang masih tinggi, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai serta perlunya peningkatan pendidikan, dan yang terakhir peningkatan angka prevalansi stunting (tahun 2021 sebesar 11,4 persen naik menjadi 16,8 persen pada 2022). Berdasarkan permasalahan, isu strategis serta kondisi wilayah, maka tema pembangunan yang menjadi prioritas Pemko Pekanbaru tahun 2024 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur pengelolaan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan menuju Kota Pekanbaru yang maju dan berdaya saing. Dengan tema pembangunan tersebut, maka Pemko Pekanbaru telah menyusun skala prioritas pembangunan tahun 2024 guna mendorong tujuan pembangunan daerah.
Beberapa kebijakan perkotaan yang dilakukan memang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat kota Pekanbaru, partisipasi dan aspirasi pun sangat bedampak dalam proses penyusunan kebijakan tersebut.
Nama : Budi Cahyono
ردحذفNIM : 2106016054
Kelas : Ilpol 6B
-Infrastruktur kota purwodadi berkembang?
Purwodadi merupakan ibukota dari Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari Jalur Stategis
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur. Sebagai salah satu bagian dari daerah PKN Kedungsepur
yang memiliki tujuan menjadi Pusat Pertumbuhan dan Ekonomi Terpadu yang menekankan
pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional,
pendidikan, kesehatan, dan peribadatan dengan penekanan pada kawasan perkotaan Purwodadi,
Gubug dan Godong (RTRW Kab. Grobogan Th. 2011 -2031). Untuk mewujudkan Pusat Kegiatan
Nasional Kedungsepur, di Kota Purwodadi yang mana sebagai ibukota Kab. Grobogan, kegiatan
pemerintahan dan ekonomi dan jasa terpusat didalam kota tersebut. Kota yang seiring waktu
berbenah untuk mempercantik tata kota dengan giat melakukan pembangunan dan pemberdayaan
pariwisata dan ekonomi dan di Grobogan.
Perkembangan ekonomi dan pariwisata di kota purwodadi sangat signifikan. Perkembangan dari sektor ekonomi dan pariwisata di Purwodadi berdampak pada peningkatan
kebutuhan fasilitas dan infrastruktur yang menjadi penunjang pengembangan kegiatan ekonomi
bisnis dan pariwisata. Fasilitas pendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata yang saat ini sedang
menjadi perhatian berupa akomodasi yang salah satunya adalah Hotel. Melihat dari perkembangan
ekonomi dan pariwisata yang sangat signifikan, maka banyak wisatawan dan pebisnis maupun
eksekutif yang singgah di Purwodadi guna melakukan aktifitas pekerjaan maupun rekseasi yang
membutuhkan sebuah akomodasi berupa tempat menginap yang aman, nyaman, berkelas dan
strategis.Perkembangan dari sektor ekonomi dan pariwisata di Purwodadi berdampak pada peningkatan
kebutuhan fasilitas dan infrastruktur yang menjadi penunjang pengembangan kegiatan ekonomi
bisnis dan pariwisata. Fasilitas pendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata yang saat ini sedang
menjadi perhatian berupa akomodasi yang salah satunya adalah Hotel. Melihat dari perkembangan
ekonomi dan pariwisata yang sangat signifikan, maka banyak wisatawan dan pebisnis maupun
eksekutif yang singgah di Purwodadi guna melakukan aktifitas pekerjaan maupun rekseasi yang
membutuhkan sebuah akomodasi berupa tempat menginap yang aman, nyaman, berkelas dan
strategis, sehingga membantu meningkatkan infrastruktur kota purwodadi berkembang.
-Kebijakan trasnportasi di kota purwodadi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Sistem Perkotaan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas PKN, PKW, dan PKL. Kota Purwodadi merupakan kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN di Propinsi Jawa Tengah.
-Partisipasi warga kota purwodadi dalam politik juga ikut serta dalam melaksanakan kegiatan kampaye dan ikut serta melaksanakan pesta demokrasi pemilu.
Muhamad Lutfie Bani Pratama - 2106016067 - Ilmu Politik B
ردحذفInfrastruktur di Kota Semarang tengah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan fokus utama pada meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur untuk penduduknya. Salah satu aspek utama dari pembangunan infrastruktur di kota ini adalah perbaikan dan peningkatan jaringan jalan yang merata di seluruh wilayah, termasuk perbaikan jalan yang rusak. Selain itu, pembangunan jembatan dan gedung juga menjadi bagian penting dari upaya peningkatan infrastruktur. Perkembangan infrastruktur perumahan dan perhotelan juga turut serta dalam pembangunan Kota Semarang. Data mencatat kondisi jaringan jalan dalam kota, yang mencerminkan komitmen dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan. Dengan terus berlanjutnya upaya pembangunan infrastruktur ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang dapat meningkat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang ada.
Beberapa kebijakan terkait transportasi umum di Kota Semarang tengah diimplementasikan, termasuk program Trans Semarang. Ini merupakan sistem transportasi angkutan massal berbasis jalan di Jawa Tengah yang beroperasi di Kota dan Kabupaten Semarang. Tujuan utama Trans Semarang adalah mengatasi kemacetan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan pribadi dan mempermudah akses wisatawan ke berbagai objek wisata di Semarang. Pemerintah Kota Semarang juga sedang mengintegrasikan sistem transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas layanan. Fokus juga diberikan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur transportasi umum seperti jalan, jembatan, dan gedung.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam urusan politik adalah aktivitas yang sangat penting dalam memilih pemimpin negara dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Partai politik dan organisasi masyarakat memiliki peranan krusial dalam mendorong partisipasi politik warga. Pembangunan politik bertujuan untuk memperkuat demokrasi, kehidupan sosial yang harmonis, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan juga memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik di Kota Semarang dan seluruh Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi, memajukan pembangunan politik, dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang dihasilkan.
Muhammad Ramadhan Prasetiya 2106016052 Ilmu Politik B
ردحذفKota Semarang meningkat seiring dengan berkembangnya aktivitas bisnis, perumahan, perkantoran, serta pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor. Untuk mengatasi hal ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan transportasi massal berkelanjutan, seperti Trans Jateng. Namun, masih diperlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan angkutan umum regional.
pengembangan infrastruktur Kota Semarang berusaha menerapkan Smart Infrastructure Concept, dimana konsep tersebut menggambarkan Kota Semarang di masa mendatang dapat mengintegrasikan sistem pengelolaan infrastruktur. Namun, berbagai kendala dalam bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah masih terjadi.
juga membahas tentang strategi transportasi berkelanjutan di Kota Semarang, seperti Spatial Planning Improvement, Public Transportation Service Improvement, Vehicle Technology Development, Environmentally Friendly Fuel Development, dan Traffic Engineering Management.
menjelaskan bahwa terdapat dua moda transportasi umum yang cukup masif perkembangannya di Kota Semarang, yaitu BRT Trans Semarang dan Trans Jateng. Namun, dalam praktiknya, masih diperlukan peningkatan fasilitas penunjangnya. Dari artikel-artikel tersebut, tidak ditemukan informasi yang menjelaskan adanya perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kota Semarang.
Nama: Irsya Firdausi
ردحذفNIM: 2106016047
Kelas: Politik 6B
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang masih menjadikan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan irigasi kedalam program prioritas pembangunan. Mengikuti visi sebelum periode sebelumnya sesuai visi misinya dan tentunya prioritas masih infrastruktur dari pihak Pemkab akan berfokus pada kebutuhan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, irigasi, dan kebutuhan infrastruktur dasar lainnya. Memang jika diperhatikan infrastruktur di Pemalang sudah sangat memprihatikan dan harus segara adanya langkah pasti agar segera mengajukan usulan-usulan agar pengembangan infrastruktur bisa lebih maju. Masyarakat berharap untuk Pemalang ini segera didorong pembenahan di beberapa titik infrastrukturnya, jalan-jalan penghubung antar desa perlu diperhatikan, kurangnya perhatian ini, menyebabkan masyarakat secara swadaya memperbaiki jalan-jalan lubang dengan matrial seadanya, dan jika nanti usulan ini sampai ke berbagai pihak kita akan perjuangkan dimusrenbang untuk segera terealisasi, namun dari kekurangan tersebut masih sisi lain yang harus diapresiasi seperti perkembangan pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengingat jalan merupakan prasarana vital yang mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Melihat dari segi kebijakan terkait transportasi umum Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan upaya keselamatan transportasi angkutan jalan. Pemkab Pemalang melalui Dinas Perhubungan mulai 2 Januari 2024 telah menghapus biaya layanan uji kendaraan bermotor (KIR) di wilayahnya. Layanan uji kendaraan atau uji Kir gratis itu dilakukan setelah pemerintah menghapus kebijakan retribusi pengujian kendaraan bermotor. kebijakan uji Kir gratis ini mengacu regulasi bahwa mulai awal Januari 2024 retribusi pengujian bermotor sudah tidak boleh dipungut biaya. Disebutkan penghapusan retribusi mengacu UU no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah / PP No PP tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak dan retribusi daerah. kabar gembira ini berlaku untuk semua kendaraan wajib uji, yang meliputi angkutan barang, angkutan penumpang serta kendaraan yang menarik kereta gandengan dengan waktu selayaknya di lakukan setiap 6 bulan sekali melihat dari layanan uji Kir gratis tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan upaya keselamatan transportasi jalan. Partisipasi masyarakat kabupaten Pemalang akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Dari analisis saya dapatkan pemuda yang tidak ikut berpartisipasi, serta adanya indikasi terjadinya politik uang dan banyak masyarakat desa yang saya ketahui mengatakan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di tahun 2018 sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya bahkan jika melihat dari fenomena pilpres pakan lalu terdapat peningkatan yang signifikan dalam partisipasi politik masyarakat desa terbukti dari banyaknya kegiatan di berbagai desa baik seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Dari perihal tersebut semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi Pemilu secara otomatis juga semakin baik. Partisipasi masyarakat desa merupakan respon atau ekspresi pengakuan masyarakat, baik terhadap penyelenggara Pemilu, maupun konstestan untuk masyarakat kabupaten Pemalang kedepannya.
Nama : Muhammad Yusuf Ihsan
ردحذفNIM : 2106016069
Kelas : Ilmu Politik 6B
kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Kota Semarang mengupayakan pengelolaan sampah di hulu dan di hilir yang artinya bahwa pengelolaan sampah tidak selalu harus diselesaikan di tempat pembuangan akhir sampah tetapi juga dapat dilaksanakan di asal sampah itu sendiri. Pemeliharaan TPST atau TPS3R merupakan salah satu program dari dinas lingkungan hidup untuk mengurangi produksi sampah yang diangkut ke TPA, upaya DLH adalah melakukan pelatihan- pelatihan terhadap KSM-KSM untuk meningkatkan kreatifitas dalam pengelolaan sampah. Sayangnya hanya sebagian kecil wilayah/kelurahan yang mampu mengelola sampahnya sendiri untuk menjadi barang-barang yang bersifat finansial. Dalam hal pemeliharaan TPST/TPS3R masyarakat diberikan ruang untuk mengelola secara pribadi. DLH siap untuk meningkatkan atau memelihara TPST/TPS3R tidak lain untuk pengurangan produksi sampah itu sendiri.
Nama: Sefilya Dwiyanti Putri
ردحذفKelas: Ilmu politik D
Nim: 2106016131
Persoalan dinamika politik perkotaan salah satunya diwilayah Kabupaten Pemalang terkait pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jalan merupakan prasarana vital yang mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Lancarnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang ditunjang kondisi jalan yang mantap akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan.
Pada akhirnya, kondisi ini akan berkontribusi pada penurunan kemiskinan serta peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM.
Dicontohkan bagaimana kondisi jalan yang baik dapat berpengaruh positif pada sektor lain.Masalah ekonomi, dengan jalan yang bagus ekonominya pasti lancar. Transportasi barang menjadi efisien,misalnya bicara bagian selatan Pemalang sebagai penghasil sayuran, kentang dan hasil-hasil perkebunan lain, kalau transportasi ke kota sini lancar, biaya bensinnya lebih murah irit. Tapi jika jalannya jenggluk-jenggluk rusak banyak berlubang pasti biaya transportnya lebih mahal. Bannya cepat rusak, kapasitas mobil 3 ton, hanya memungkinkan muatannya jadi 2 ton, sehingga selain boros bensin makan waktu juga segala macem. Bukan hanya itu kondisi jalan yang baik akan meningkatkan sektor pariwisata. Jika jalannya bagus, tempat wisata dikunjungi banyak orang, ekonomi di situ tumbuh, UMKM dan tempat wisatanya itu sendiri juga tumbuh. Selain infrastruktur jalan, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga memperhatikan kondisi infrastruktur irigasi karena penting untuk mengaliri persawahan, di mana Kabupaten Pemalang menjadi salah satu daerah penghasil besar di Jawa Tengah. Pertanian menjadi sektor utama dalam struktur APBD dengan kontribusi 27,1 persen. Artinya, intervensi pada sektor ini akan berdampak besar terhadap APBD. Dalam hal infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya menangani rob, terutama di pesisir Kecamatan Ulujami. Rob sekarang menjadi isu strategis karena berdampak besar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sepanjang 19,3 kilimeter dari 35 kilometer pantai di Kabupaten Pemalang terdampak rob.
Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan upaya keselamatan transportasi angkutan jalan. Memberikan layanan uji kendaraan atau uji Kir gratis itu dilakukan setelah pemerintah menghapus kebijakan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Kabar gembira ini berlaku untuk semua kendaraan wajib uji, yang meliputi angkutan barang, angkutan penumpang serta kendaraan yang menarik kereta gandengan dengan waktu selayaknya di lakukan setiap 6 bulan sekali. Kebijakan layanan uji Kir gratis ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan upaya keselamatan transportasi jalan.
Nama: Pramita Khanifatul Khusna
ردحذفNIM: 2106016019
Kelas: Ilmu Politik A
Berbicara mengenai hal kebijakan di Kota Semarang, saya tertarik dengan pembahasan mengenai infrastruktur di daerah Kota Semarang karena pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara ataupun di suatu daerah. Pembangunan di berbagai sektor juga memiliki efek yang signifikan terhadap pengembangan di suatu daerah. Serta pembangunan juga memberikan point plus dari Industrialisasi dan dapat menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan yang baru.
Di kota Semarang kurang lebih tiga tahun terakhir ini memiliki berbagai peningkatan kualitas infrastruktur seperti contohnya pembangunan pusat perbelanjaan baru (mall-mall baru) di Kota Semarang hal ini juga dapat memajukan kesejahteraan di bidang ekonomi, selain itu terdapat pengembangan fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti pembuatan taman kota, pembuatan dan perbaikan selokan ataupun gorong" dan peremajaan jalan raya ataupun juga jalan-jalan wilayah, tidak hanya itu saja DPU Semarang juga melakukan pekerjaan saluran yang berupa pemasangan talud dan drainase pada sisi selatan jalan untuk mengurangi limpasan air. Disamping proyek pengerjaan infrastruktur, Pemkot Semarang juga terus melakukan sejumlah perawatan dan pengelolaan infrastruktur.
Sebagi sebuah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga harus terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembangunan daerahnya, seperti adanya revitalisasi kawasan kota lama Semarang dengan menandatangani Piagam Komitmen Kota Pusaka, yang intinya mengajak semua pihak untuk terus berkomitmen dalam menyelamatkan Kota Lama Semarang, Program revitalisasi merupakan bagian dari strategi dan program pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, dan merupakan perwujudan dukungan terhadap pelestarian objek wisata dan budaya sekaligus upaya pemberdayaan potensi yang ada di Kota Semarang sebagai salah satu kawasan pariwisata sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan pada pengembangan, pemberdayaan aset-aset Pemerintah Kota Semarang karena Kota Lama terlebih lagi sebagai pemasukan dana daerah.
Dengan adanya sebuah partisipasi masyarakat di dalam proses politik juga menentukan perubahan besar pada pembangunan kawasan perkotaan, sangat mempengaruhi bagaimana perencanaan kota harus disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan kota. Perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kota Semarang dapat mempengaruhi arah kebijakan dan pembangunan perkotaan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat juga dapat mengkomunikasikan keinginan, kebutuhan dan permasalahan mereka secara langsung kepada pengambil kebijakan tersebut. Hal ini dapat tercermin pada pengembangan rencana pembangunan perkotaan yang lebih optimal, inklusif dan berkelanjutan serta penerapan kebijakan yang lebih mampu merespons kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan hal ini, suatu keputusan politik di tingkat kota juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup kita. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, Kota Semarang juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara signifikan. Adapun berbagai tantangan yang ada juga harus diatasi secara komprehensif untuk mencapai suatu tujuan pembangunan perkotaan yang optimal, berkelanjutan dan inklusif.
Nama : Maulidatun Ni'mah
ردحذفNIM : 21060100
Kelas : Ilmu Politil 6C
Kabupaten Pati dengan ikon ikan bandeng sebagai simbol akan kayanya hasil laut di wilayah kab Pati. Pemerintah Kab. Pati sangat berupaya dalam pengelolaan hasil laut diwilayah Kab.Pati sebagai sumber (PAD) penghasilan asli daerah dengan menerapkan beberapa kebijakan di sub sektor perikanan tangkap sebagai sektor unggulan.
Hal tersebut sangat wajar, karena wilayah Kabupaten Pati yang berbatasan dengan
laut dan merupakan salah satu kabupaten dengan produktivitas perikanan tangkap yang relatif besar di Provinsi Jawa Tengah.
Pada dasarnya, pembangunan sektor perikanan tangkap tidak dapat dilepaskan dari dukungan fasilitas yang memadai untuk kegiatan operasionalnya. Salah satu fasilitas yang memiliki peranan penting dalam pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Pati adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
TPI merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya. Tujuan utama didirikannya TPI adalah menarik sejumlah pembeli, sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang wajar, bersifat win-win solution bagi nelayan dan bakul, serta dapat menciptakan mekanisme pasar yang sehat melalui lelang. Secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelolaan TPI adalah tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk
sekitarnya dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar. Melalui pengelolaan TPI, diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan dan penjual ikan, serta peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD).
Nama : Jumsinah
ردحذفNIM : 2106016101
Kelas : Pol 6 C
pemerintah kota Serang sangat minim, karena pemerintah hanya melakukan tugas-tugasnya sebatas prosedural
atau sesuai dengan sistem administratif yang ada tanpa melihat realita yang terjadi dilapangan, perbaikan infrastuktur jalan kota serang yang
rusak dengan anggaran setiap tahun dengan rentang dana sebanyak Rini sangatlah lamban dalam pengimplementasiannya. Dalam perbaikan jalanpun kualitas jalan yang diberikan masih rendah. Sedangkan kualitas jalan dan anggaran seharusnya bisa di sesuaikan, agar bisa seimbang dan bisa terimplementasi dengan baik.
Ada jarak antara kualitas jalan dengan anggaran yang dimiliki, kekeliruan implementasi dana Langgaran jalan yang membuat jalan rusak semakin menghambat aktifitasmasyarakat.
Karna kualitas jalan harus lebih baik agar bisa dinikmati lagi. Anggaran yang sudah ada harus dipakai dengan semaksimal mungkin
Nama : Tiyas mohamad nizar
ردحذفNim : 2106016086
Kelas : ilmu politik 3c
Kebijakan perkotaan di Semarang dapat mencakup berbagai aspek dan Beberapa kebijakan umum yang mungkin diterapkan
1.Transportasi
Pengembangan sistem transportasi publik, pembangunan infrastruktur jalan, dan penanganan masalah kemacetan dapat menjadi fokus kebijakan.
Transportasi
Penyebab permasalahan transportasi di Kota Semarang pertahun adalah
1. Kemacetan Lalu-Lintas (terjadi pada titik-titik tertentu dan biasanya terjadi ketika jam-jam sibuk seperti saat pagi hari ketika semua orang melakukan pergerakan menuju ke tempat aktivitas)
2. Ketersediaan dan Pengaturan Lahan Parkir (ruas jalan tertentu yang terdapat on street parking dengan tinggkat volume kendaraan tinggi)
3. Pengembangan Jalan Tol di Kota Semarang(Pengembangan jalan Tol yang melintas Wilayah Kota Semarang ini akan, berpengaruh terhadap struktur jaringan jalan di Kota Semarang dan khususnya berpengaruh terhadap struktur dan pola tata ruang kota Semarang
Kebijakan pembangunan Terhadap Permasalahan Transportasi
• Munculnya penyesuaian atas rencana tata ruang terhadap program pembangunan sektoral yang berawal dari wacana yang dilontarkan oleh penguasa daerah (gubernur/walikota). Sebagai contoh, kasus rencana jalan tol Semarang-Solo adalah berawal dari wacana gubernur yang kemudian melalui suatu proses perdebatan publik wacana tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana
• Kewenangan penentuan besaran anggaran (pagu) tiap-tiap SKPD disesuaikan dengan prioritas pembangunan sebagaimana ditentukan dalam RTRW ataupun RPJM masih belum memberikan titik terang
• Adanya beberapa program seperti pelebaran jalan di beberapa ruas jalan yang mengalami kemacetan cukup parah seringkali terhambat karena kurangnya anggaran yang dikeluarkan atau mencukupi untuk mengatasi permasalahan
• Kebijakan penanganan transportasi tidak efektif
2. Keberlanjutan Lingkungan Kebijakan untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan kota, dan peningkatan efisiensi energi.
di Kota Semarang sebagai salah satu dampak dari kemajuan pembangunan. Permasalahan tersebut diantaranya masih terjadi banjir limpasan air laut (rob), penurunan kualitas udara dan air, kesemrawutan lalu-lintas, dan tingginya migrasi masuk penduduk (in-migration). Selain itu rusaknya kelestarian lingkungan dengan adanya pengeprasan bukit untuk pembangunan perumahan, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan pelanggaran peruntukan daerah resapan air, sempadan sungai, dan kawasan terlarang lainnya
Banjir Dan Rob Berdasarkan pada hasil pemantauan dari beberapa peristiwa banjir selama kurun waktu 2019-2023 di Kota Semarang, dapat diketahui bahwa pada dasarnya penyebab banjir yang terjadi setiap tahun di Kota Semarang yaitu
1. Adanya konversi lahan menjadi area terbangun khususnya pemukiman di daerah Semarang Atas maupun di Wilayah Kabupaten Semarang akibatnya area resapan berkurang sehingga pada musim hujan debit air hujan tidak dapat ditampung oleh saluran drainse yang ada di Kota Semarang Bawah
2. Sebagian dari saluran-saluran drainase yang ada kadang tersumbat oleh sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat ke badan sungai
Dan kebijakan pemkot dalam penanggulangan yang pernah dilakukan untuk mengatasi banjir selama ini diantaranya adalah
1. Kegiatan normalisasi dan pengerukan sedimentasi dasar sungai pada sungai-sungai utama di Kota Semarang,
2. Pemasangan pompa air dibeberapa titik di beberapa sungai-sungai untuk memperlancar aliran air,
3. Pembuatan embung-embung untuk menampung air di beberapa lokasi di Kota Semarang salah satunya di Sekaran-Gunungpati (dalam proses pembangunan)
4. Pembuatan Waduk Jatibarang dan Polder Tawang
5. Sudah ada rencana pembuatan master plan rencana induk drainase Kota Semarang. Akan tetapi, berbagai tindak penanganan
Nama: Ahsanul Amal
ردحذفNIM: 2106016124
Kelas: 6D Ilmu Politik
Politik perkotaan memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakatnya, salah satunya terjadi di Kabupaten Pemalang. Kebijakan-kebijakan yang saat ini diterapkan di Pemalang lahir karena adanya proses politik, seperti kebijakan mengenai pembangunan infrastruktur dan transportasi umum.
Pengembangan infrastruktur menjadi hal yang terus digenjot sebagai upaya mengundang investor. Kabupaten Pemalang sedang berusaha membranding diri menjadi kota industri. Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan sekitar 39,6 M untuk proyek pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2024, perbaikan jalan masih menjadi prioritas utama. Selain itu, irigasi juga menjadi hal yang turut menjadi perhatian. Kebijakan tentang pembangunan infrastruktur tentu membuat masyarakat Pemalang senang karena infrastruktur Pemalang dianggap masih banyak kekurangan.
Dalam kebijakan mengenai transportasi umum, banyak hal yang dilakukan Pemkab Pemalang. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah penghapusan Uji KIR, retribusi masuk terminal, dan izin trayek. Kebijakan tersebut disambut masyarakat dengan riang gembira.
Kebijakan-kebijakan diatas tidak lepas dari adanya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pemalang yang cukup baik. Masyarakat cukup aktif dalam menyuarakan beberapa hal baik melalui demonstrasi maupun melalui forum dialog dan diskusi bersama pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, menurut saya tingkat parisipasi politik di Kabupaten Pemalang sudah cukup baik.
Bagus ini mas besok kita bahas di kelas ya
حذفNama : Allif Maulana Hasyim
ردحذفNim : 2106016127
Kelas : 6D
Dinamika politik kota tapi ini bukan kota ini kabupaten ya di Bangkalan melibatkan banyak faktor salah satunya termasuk dinasti politik yang kuat dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dinasti politik di Bangkalan dapat mengarah pada perampokan sistemik anggaran negara dan monopoli berbagai sumber daya. Namun, menjelang Pemilu 2024, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Efendi mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga kondusifitas pemilu. Pj Bupati Bangkalan Arief M Adhie juga menyatakan siap menghadapi dinamika politik 2024 di Bangkalan dan yakin tidak akan ada konflik.
Jika melihat terkait politik perkotaan di kota semarang khususnya di semarang timur,genuk. Jika melihat bnyak sekali kebijakan yang ada apalagi jika melihat dengan adanya pembangunan fasilitas dimana” tapi beberapa masalah belum diselesaikan contoh seperti banjir jika kita lihat itu persoalan yang sangat penting untuk diselesaikan terlihat bahwasanya di kota semarang selalu dibanggakan dengan keindahanya namun tidak melihat dari segi lainnya. Apalagi pemerintah fokus untuk membngun tol diarah demak yang dimana otomatis jika tol dibangun dari atas namun perumahan warga belum ditanggulana terkait banjir nya apakah itu tidak sama saja menenggelamkan perumahan warga karna perbedaan tekanan otomatis tanah akan semakin turun, penting menurut saya hal ini di selesaikan karena selain melihat aspek lainnya kita juga harus menyelsaikan suatu permasalahn apalagi ini penyakit tahunan. Buat apa sistem mekanisme pemerintahan bagus disebuah kota namun bnyak warga yang masih kesusahan karena kepentingan oligarki dan pihak swasta lainnya dengan membgun sbuah tol diatas perumahan warga.
ردحذفNama : Adheline Qodriyyah Kurniawan
ردحذفNIM :2106016084
Kelas :Ilmu Politik 6C
Permasalahan mengenai dinamika politik kota memang sudah menjadi suatu hal yang melekat di setiap daerah seperti halnya di kota tangerang, Dari sekian banyak permasalahan di kota tangerang fasilitas umum dan fasilitas sosial, adalah faktor penting dalam pembangunan infrastruktur masyarakat membutuhkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai sarana dalam kehidupan sehari-hari, namun terdapat permasalahan-permasalahan seperti fasilitas yang kurang memadai, kurangnya lahan. Di kota tangerang terdapat permasalahan terkait dengan penyerahan fasilitas umum kepada pmerintah kota tangerang yang dinilai masih terhambat oleh pihak pertama pemilik fasilitas umum tersbut yaitu dari pihak developer buana garenia, permasalahan ini sudah cukup lama terjadi di daerah buana garenia, penyerahan ini baru diusut kembali pada tahun 2021, Desakan warga terkait dengan penyerahan fasilitas umum terhadap pemerintah kota Tangerang menyampaikan sebuah aspirasi serta keinginan agar dewan serta instansi terkait untuk mempercepat proses penyerahan fasilitas umum dari developer ke Pemerintah Kota Tangerang warga Buana Gardenia sudah lama menunggu penyerahan fasilitas umum tersebut. Dari desakan warga tersebut meminta agar developer lebih serius untuk merealisasikan percepatan proses penyerahan fasilitas umum ke tempat Pemerintah Kota Tangerang mengingat janji dari developer agar menyerahkan fasilitas umum tersebut ke pemerintah kota. dampak yang diakibatkan oleh sulitnya mengurus izin Lahan karena kepemilikan masih dipihak swasta yaitu pemerintah kota Tangerang tidak dapat melakukan perawatan, serta perbaikan bahkan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah tersebut.
Aldito Haqsabili
ردحذف2106016141
Mengenai permasalahan dinamika politik di kota dalam infrastruktur mungkin sudah menjadi hal yang memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi yang hidup di kota, terutama saya mengamati di kota palembang saya masih banyak menemukan kejanggalan mengenai pembangunan infrastruktur yang masih kurang dengan angkutan umum yang sudah lengkap, karena masih banyak pembangunan yang sudah tua namun belum di renovasi juga jalan yang masih banyak yang rusak namun dampak dari kehidupan sehari dalam kehidupan di kota itu menyebabkan terjadu kemacetan, polusi udara dan lain sebagainya. Dan hal ini perku di selesaikan dengan pemerintah kota Palembang agar memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
Visi Lacsita Octaviani
ردحذف2106016150/6D Ilmu Politik
Wilayah yang di amati : Kota Semarang
Dilansir dari Portal Pemerintah Semarang, pada Agustus 2023, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerja Umum terus melakukan jumlah percepatan pembangunan infrasrtuktur jalan raya di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Contoh saja proyek yang dikerjakan ialah Peninggian Jalan Tambak Dalam Raya, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari.
Peningkatan Jalan Tambak Dalam Raya sendiri menjadi salah satu prioritas sebagai tindak lanjut atas permohonan masyarakat yang mengeluhkan banjir saat musim penghujan. Daerah ini khususnya di wilayah RT 3 Sawah Besar merupakan daerah cekungan, sehingga saat turun hujan akan mengakibatkan banjir dan limpasan air ketika melintas di jalan tersebut.
Di samping proyek pengerjaan infrastruktur, Pemkot Semarang juga terus melalukan sejumlah perawatan dan pengelolaan infrastruktur. Menurut data pada kanal aduan Sapa Mbak Ita sepanjang 1 Juli 2023 – 6 Agustus 2023, terdapat 96 aduan dari warga Semarang terkait jalan rusak, infrastruktur secara umum hingga perencanaan jalan. Sebanyak 38 aduan telah tertangani langsung dan telah diselesaikan oleh DPU, 49 aduan di antaranya sedang proses pengerjaan oleh DPU.
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa infrasrtuktur di Kota Semarang sangatlah berkembang.
Selanjutnya untuk masalah kebijakan transportasi umum di Kota Semarang mencakup berbagai inisiatif untuk meningkatkan layanan transportasi publik, seperti pengembangan jalur bus rapid transit (BRT), pengaturan tarif yang adil, peningkatan infrastruktur, dan promosi penggunaan transportasi berkelanjutan seperti sepeda dan jalan kaki.
Yang terakhir, Perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kota Semarang dapat berdampak pada kebijakan dan arah pembangunan kota. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat secara langsung mengkomunikasikan keinginan, kebutuhan, dan permasalahannya kepada pengambil kebijakan.
Nama : Errika Cahya Endah
ردحذفNIM : 2106016135
Ilmu Politik 6D
Kebijakan politik ekonomi pemerintah Kabupaten Pati atas kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang ditujukan pada pencapaian kebutuhan hidup yang lebih layak dan memperhatikan produktivitas, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. Sebelumnya, UMK yang ditetapkan sebesar Rp2.107.697,11 mengalami kenaikan Rp82.200 atau 3,90%.
Kenaikan UMK tersebut beracuan pada angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu. Kebijakan kenaikan UMK tersebut ditenggarai faktor kawasan pantai selatan Jawa Tengah memiliki peluang menjadi tujuan relokasi pemindahan tempat industri dan ekspansi industri dalam peningkatan tingkat kegiatan ekonomi yang tentunya berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan dan produksi, yang berdampak pada terserapnya tenaga kerja dan meminimalisir angka pengangguran masyarakat kabupaten Pati kedepannya.
Nama : Alfina Kusumadewi
ردحذفNIM : 2106016133
Kelas : 6D Ilmu Politik
Kota Semarang
1.Kebijakan Pendidikan
Upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan kurikukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pendidikan mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan pelaksanaan program pendidikan inklusif.
2.Kebijakan Transportasi
Seperti rencana pengembangan transportasi massal, pembangunan infrastruktur jalan, dan promosi transportasi berkelanjutan seperti sepeda dan transportasi umum. Kebijakan transportasi tercermin dalam penambahan rute bus dan peningkatan pelayanan angkutan online serta penegakan aturan parkir untuk mengurangi kemacetan.
3.Kebijakan Lingkungan
Termasuk program penghijauan, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan hidup seperti penanggulangan banjir dan pengendalian polusi udara. Kebijakan lingkungan terlihat dalam program pengelolaan sampah, penghijauan kota Semarang melalui penanaman pohon, serta kampanye anti pembakaran sampah untuk menjaga kualitas udara
4.Kebijakan Pembangunan Perkotaan
Meliputi rencana tata ruang perkotaan, pembangunan infrastruktur publik seperti taman, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya.
Di Kota Semarang kebijakan sosial, ekonomi, dan politik memiliki dampak yang sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui berbagai program bantuan sosial seperti kartu sembako dan layanan kesejahteraan sosial, pemerintah setempat telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Sementara itu, kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha dan investasi telah menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengangkat taraf hidup banyak keluarga. Tak kalah pentingnya, kebijakan politik yang stabil dan inklusif menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dampak dari kebijakan-kebijakan ini terlihat dalam kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat sehari-hari, meningkatnya akses terhadap layanan publik, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
Nama : Geby Silvia Mirandani
ردحذفNim 2106016145
Ilmu politik 6D
Dalam kehidupan sehari-hari di Kotawaringin Timur, kebijakan politik perkotaan memiliki dampak yang signifikan. Kebijakan politik perkotaan memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan publik yang akan memengaruhi kehidupan banyak orang. Kebijakan publik dapat meliputi kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Kebijakan perkotaan mencakup sistem perkotaan yang seimbang, kota yang layak huni, inklusif, maju, hijau, tangguh, dan memiliki tata kelola yang baik.Dengan infrastruktur yang baik, aksesibilitas layanan publik yang memadai, lingkungan yang bersih, dan kesempatan kerja yang lebih baik, masyarakat dapat hidup dengan lebih nyaman dan berkualitas di kota.
- Kebijakan perkotaan Kotawaringin Timur tetap memperhatikan saran dan pendapat masyarakat terhadap rencana pembangunan yang akan dijalankan melalui sarana konsultasi publik. Dengan adanya masukan dan saran dari orang banyak maka diharapkan bisa lebih baik. Penyelenggaraan konsultasi publik merupakan momentum yang sangat strategis untuk mendiskusikan bersama, apa yang menjadi fokus rencana pembangunan daerah. penurunan kemiskinan menjadi isu penting yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pembangunan infrastruktur kotawaringin timur pada 2024 mengusung tema peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi pembangunan infrastruktur dan penguatan pangan yang berkelanjutan.
- Pembangunan infrastruktur melibatkan secara penuh masyarakat setempat dalam setiap. Pelibatan masyarakat setempat dalam pembangunan infrastruktur akan memberikan beberapa dampak antara lain kualitas pekerjaan yang dihasilkan, kelangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut, kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak serta penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki banyak potensi alam tetapi objek wisata yang sudah ada tidak dirawat sehingga menjadi rusak. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyadari potensi wisata yang dimiliki Kota Sampit dapat dijadikan potensi unggulan, sehingga kunjungan wisatawan dapat meningkat.
- Untuk kebijakan transportasi umum Kotawaringin Timur sedang mengembangkan dan fokus pada Transportasi udara dan laut. Transportasi merupakan jantung dari mobilisasi masyarakat yaitu barang dan orang. Kotawaringin Timur memiliki kelebihan karena lokasinya yang strategis. Perekonomian di daerah ini juga tumbuh positif karena ditunjang sarana memadai, khususnya keberadaan Pelabuhan Sampit dan Bandara Haji Asan Sampit. Pada perkembangan kebijakan transportasi. berkontribusi dengan menyiapkan lahan atau tanahnya itu juga penting untuk pengembangan transportasi udara dan laut.
Nama : Nurul Wafiq Azizah
ردحذفNIM : 2106016107
Kelas : IlPol 6 C
Kota : Bekasi
Infrastruktur di Kota Bekasi mengalami pertumbuhan pesat di mana saat ini tersedia jalan tol layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Kereta Api Ringan (LRT), jalur Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang melewati Bekasi, serta Tol Elevated Jakarta-Cikampek.
kualitas pelayanan transportasi publik di Bekasi sudah cukup baik. Terdapat moda transportasi yang beragam, frekuensi lewat angkutan yang terbilang cepat serta trayek yang menjangkau seluruh wilayah. Guna meningkatkan pelayanan transportasi, pemerintah membuat kebijakan manajemen transportasi dengan penyediaan Bus Rapid Transit sehingga pelayanan transportasi dapat lebih terintegrasi dengan jaringan transportasi yang lebih luas.
Nama : Salsabila Putri Maharani
ردحذفNIM : 2106016114
Kelas : Ilpol 6C
Jika saya lihat infrastruktur kota demak, khususnya bagian kabupaten masih sangat kurang sebab ada sebagian jalan demak masih rusak dan tidak layak digunakan, karena jika jalan itu digunakan maka akan menyebabkan korban terjatuh akibat banyaknya lobang dijalan raya tersebut. Akan tetapi infrastruktur yang kini sudah maju ialah adanya jalan tol, dengan adanya jalan tol ini berharap dapat mengurangi kemacetan.
teruntuk pelayanan publik, kota demak memiliki kualitas pelayanan publik yang kurang dikarenakan mayoritas masyarakatnya menggunakan kendaraan sendiri dan tidak menggunakan transportasi umum. Transportasi demak jika diliat dari kasat mata tidak layak untuk beroperasi sebab kendaraan yang digunakan sudah tua/tidak layak pakai
Untuk kedepannya saya harap bupati kota demak dapat dengan sigap mengatasi banjir serta dapat memberikann solusi yang terbaik untuk masyarakatnya.
Nama: Latif
ردحذفNim: 2106016102
Kelas: Ilmu Politik 6C
Alokasi anggaran APBD Kabupaten Banjarnegara,
Periode Bupati Banjarnegara yang sekarang memfokuskan penggunaan Anggaran Daerah dalam bidang Kesehatan salah satunya pembangunan fasilitas RSUD Banjarnegara, periode Bupati yang dahulu memfokuskan penggunaan Anggaran Daerah pada pembangunan dan perbaikan jalan raya, Masyarakat Banjarnegara mengeluhkan anggaran daerah yang dialihkan di gunakan di bidang kesehatan, beberapa jalan raya di Banjarnegara sudah mengalami kerusakan dan berlubang, menurut masyarakat sudah seharusnya anggaran daerah untuk perbaikan dan perawatan jalan tetap menjadi prioritas di banding alokasi ke bidang kesehatan, masyarakat menilai jika anggaran yang dialokasikan di bidang kesehatan tidak tepat sasaran, dalam kasus ini disimpulkan bahwa penggunaan Anggaran Daerah tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan cenderung tidak berimbang antara alokasi anggaran daerah untuk kesehatan dan pembangunan terutama di bidang pembangunan dan perbaikan jalan raya.
Nama: Moh. Amirul Jamil Fredyasyah
ردحذفNim: 2106016115
Kelas: Ilmu Politik 6D
keputusan politik kota Lamongan mempengaruhi lingkungan hidup terutama dalam hal insfrastruktur. Lamongan adalah salah satu kabupaten yang memperoleh penghargaan
Adipura pada tahun 2011 dalam kategori kota kecil. Penghargaan Adipura adalah
salah satu program yang dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk
membantu pemerintah daerah, baik kabupaten atau kota maupun provinsi untuk
meningkatkan kemampuannya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di
daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (good environmental
governance). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lamongan untuk
mewujudkan misi tersebut adalah dengan mengeluarkan instruksi Bupati Nomor 1
tahun 2011 tentang program Lamongan Green and Clean (LGC). Inovasi kebijakan
pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lamongan
dilakukan secara terukur, terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh
masyarakat.
dalam implementasi kebijakan Lamongan Green and Clean banyak merubah lingkungan hidup terutama dalam hal penanganan sampah, Program Lamongan Green and Clean merupakan program yang berbasis masyarakat. Dalam menjalankan program ini Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Yayasan Unilever Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dari sampah serta bebas dari banjir dengan sistem pemberdayaan masyarakat.
partisipasi masyarakat sendiri sangat tinggi dalam hal membuang sampah agar tidak terjadi banjir hal tersebut bisa dilihat bahwa kota lamongan jarang sekali terkena banjir dikarenakan mengurangnya sampah-sampah yang dibung sembarangan. hal tersebut sesuai dengan tujuan awal adanya program kebijakan Lamongan Green and Clean yaitu :
1. Terciptanya lingkungan bersih, indah dan nyaman serta menyehatkan
2. Terciptanya perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.
Terkait sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan saat ini dapat dikatakan masih
cukup berjalan dengan baik. Karena sebagian besar masyarakat terutama masyarakat pedesaan masih menggunakan sistem konvensional yaitu menimbun atau membakar. Sebaliknya, untuk masyarakat perkotaan sudah menggunakan sistem pengolahan sampah secara komunal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
Kabupaten Lamongan pada dasarnya memiliki 4 TPA. Akan tetapi hanya 3 yang masih beroperasi hingga saat ini, serta hanya ada 1 yang masih beroperasi dengan optimal. 4 TPA tersebut berada di Kecamatan Babat, Solokuro, Tikung dan Paciran. TPA yang masih beroperasi secara optimal adalah TPA Tambakrigadung di Kecamatan Tikung.
Nama : Maulina Nailatul Husna
ردحذفNim : 2106016152
Kelas : Ilmu Politik D
Membahas pembangunan infrastruktur di Kota Solo, salah satunya simpang Joglo berimbas positif pada industri properti. pembangunan infrastruktur di Kota Solo beberapa tahun ini kian pesat, di mulai dari permasalahan banjir di beberapa lokasi, revitalisasi drainase telah banyak diselesaikan. Sarana transportasi publik juga sudah terkoneksi dari berbagai penjuru di Kota Solo, bahkan mencakup daerah administrasi di luar Kota Solo. pembangunan infrastruktur yang hampir berbarengan pada beberapa waktu yang lalu tentunya memberikan isu kemacetan yang tinggi di beberapa titik akses menuju kota Solo. Ketika jembatan Mojo dibuka, jembatan Jurug juga sudah selesai proyeknya dan telah dibuka. Dari kedua jembatan tersebut dapat dilihat bahwa pintu masuk Kota Solo dari arah timur yang berbatasan Kawasan Karanganyar dan Sukoharjo merupakan akses penting dalam hal kegiatan ekonomi di Kota Solo. pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan utilitas lahan di setiap wilayah. Hal ini berimbas pada aksesibilitas yang baik tentunya dapat meningkatkan nilai lahan atau properti.
Banyaknya akses masuk ke Kota Solo memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor properti. Sesuai dengan perkembangan theory von thunen, semakin mendekati Kawasan perkotaan atau pasar nilai sewa semakin meningkat. Sebagai contoh, kawasan utara Kota Solo yang dikembangkan sebagai penopang sektor perdagangan dan pemukiman di Kota Solo tentunya sangat diuntungkan dengan pembangunan simpang Joglo. Sektor perdagangan dan jasa tentunya akan banyak dikembangkan pada layer satu di setiap ruas jalan sekitar wilayah tersebut. Kawasan hunian juga semakin berkembang cepat mengingat Kota Solo akan menihilkan kawasan pertanian sehingga dapat berfungsi sebagai kawasan hunian yang saat ini semakin terbatas. Namun, perkembangan infrastruktur tersebut juga mempunyai tantangan yaitu terkait lahan parkir yang semakin terbatas.
Di Solo kebijakan transportasi massal telah diterapkan dengan memperkenalkan bus rapid transit yang bisa disebut sebagai Batik Solo Trans (BST). Tujuan utama dari integrasi moda transportasi adalah meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keterhubungan antar moda transportasi, sehingga mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih berkelanjutan. keberadaan jumlah halte BST dan Feeder Bus yang signifikan (559 halte BST dan 434 halte Feeder Bus) menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan aksesibilitas transportasi publik yang lebih baik. Distribusi yang merata membantu mendukung mobilitas warga dari berbagai area di kota. perencanaan rute jalur BST dan Feeder Bus yang terhubung dengan titik-titik vital kota (seperti pusat bisnis, perbelanjaan, dan pendidikan) serta area perumahan, mencerminkan pemahaman mendalam akan kebutuhan mobilitas harian penduduk. Hal ini mengakui tantangan perjalanan jarak dekat maupun jauh. lokasi strategis Bandara Internasional Adi Sumarmo, stasiun kereta api, dan terminal bus utama memperkuat konektivitas antarmoda transportasi. Hal ini menghasilkan alternatif mobilitas yang lebih fleksibel bagi warga, serta membantu mengurangi tekanan lalu lintas di pusat-pusat aktivitas. Namun, tantangan lingkungan dalam bentuk pencemaran udara tetap menjadi fokus penting. Solusi yang komprehensif perlu melibatkan kerjasama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.
Nama: Nabilla Putri M
ردحذفKelas: Pol 6A
Nim: 2106016032
Menurut dokumen Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga ada beberapa permasalahan
yang dihadapi Kota Magelang yg menyebabkan perlu adanya Branding Kota Magelang. Untuk dapat mewujudkan Kota yang memiliki daya tarik, Kota Magelang belum memiliki
dukungan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan tertata rapi melalui pengelolaan lingkungan
hidup kawasan perkotaan. Seperti diantaranya, masih kurangnya kualitas penataan ruang-ruang
terbuka hijau dan taman-taman kota, dan kurangnya penjagaan kualitas air, udara dan sumber daya
alam lainnya. Dalam beberapa proses pembuatan kebijakannya, pemerintah seringkali terjebak dalam politik
praktis para elit politik. Produk kebijakan pemerintah kerap tidak sesuai dengan permasalahan
dilapangan, sehingga outcome yang dihasilkan tidak memiliki kejelasan. Informasi mengenai kondisi di lapangan memiliki
peran peran penting bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan peraturan yang nantinya berdampak pada outcome
yang mampu menyelesaikan masalah masyarakat dan memberikan manfaat bagi pembangunan
daerah. Dalam konteks ini, konsep yang ditawarkan dalam ranah policy-making. Formulasi Kebijakan Branding Kota
Sejuta Bunga di Kota Magelang adalah Kebijakan yang sifatnya Top Down berdasarkan janji kampanye
pada saat pemilu kepala daerah kemudian dituangkan dalam Visi dan Misi Kota Magelang selama 4
tahun ke depan pada saat terpilih. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan Branding "MKSB" merupakan kebijakan yang bersifat top-down dengan
menciptakan identitas atau image baru, bukan menonjolkan potensi yang sudah ada di Kota Magelang.
Permasalahan lainnya adalah SKPD belum mampu memberikan image Magelang Kota Sejuta Bunga. Yanng menjadi dasar City Branding di
Kota Magelang salah satunya adalah Kota Modern dimana ‘modern’ dipahami sebagai sikap dan cara
berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju
daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota
modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah
yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan salah satu karateristiknya visual kota mengundang pesona.
(kota modern bisa dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang
kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).
Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan prinsip-prinsip "New Public Service" yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam merespon era digital dan peningkatan pelayanan yang prima.
ردحذفSepanjang Tahun 2022 lalu, ekonomi Kota Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 5,36 persen. Meningkat 1,28% dibanding Tahun 2021. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi ini, melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang 5,13%, dan juga pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,31%. Kinerja Investasi Daerah sebagai gerbong penggerak faktor-faktor produksi yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk penyediaan lapangan kerja baru telah menunjukan hasil yang sangat positif, dimana sepanjang 2022 total investasi tercatat sebesar 744,78 Miliar Rupiah, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 474,62 Miliar Rupiah.
Dalam mewujudkan peningkatan infrastruktur perkotaan, Pemkot Jambi tidak hanya melakukan pembangunan fisik semata, namun juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bersih, hijau dan berkelanjutan. Sementara untuk menangani pencemaran lingkungan, emisi gas rumah kaca dan transisi energi, Pemkot Jambi melakukan kerjasama dengan berbagai Lembaga maupun negara asing untuk merealisasikan pembangunan sistem pengolahan sampah dan limbah ramah lingkungan.
Kota Jambi juga saat ini telah memiliki TPA terbaru yang berlokasi di Talang Gulo, dan mengaplikasikan konsep Waste to Energy atau pemanfaatan sampah menjadi energi, dengan teknologi Emission Reduction in Cities (ERiC) Programme Solid Waste Management dengan sistem Sanitary Landfill. TPA ini diproyeksikan akan beroperasi melayani pengolahan sampah di Kota Jambi selama 90 tahun, dengan konsep "go green" ramah lingkungan.
Adapun pada tahun 2022 pemerintah Kota Jambi mengesahkan 21 infrastruktur terbaru yang diresmikan tersebut yakni, pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Abdurrahman Sayuti, Puskesmas Olak Kemang, gedung Terminal Rawasari Kota Jambi, Gedung SMP 26 Kota Jambi, gedung Depo Arsip Kota Jambi, gedung rumah singgah Dinas Sosial Kota Jambi, gedung SD 175 Kota Jambi, pembangunan pedestrian jalan Sumantri Bojonogoro Kota Jambi, penataan trotoar pedestrian jalan Jendral Sudirman, pembangunan jogging track Danau Sipin, pembangunan ulang pipa PDAM Kota Jambi dan Mal Pelayanan Publik.
Pembangunan ini dilaksanakan tidak hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi tetapi juga menggunakan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp140 milyar yang digunakan untuk empat pembangunan yaitu Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti, pembangunan pipa di Aurduri, pembangun pedestrian jalan Sudirman dan revitalisasi Terminal Rawasari serta bangunan bangunan lainnya yang menggunakan dana APBD Kota Jambi.
Nama : Alfiatun Musyarofah
ردحذفNIM : 2106016103
Kelas : 6C Ilmu Politik
infrastuktur yang memadai di kota purwodadi, salah satu infrastuktur yang penting adalah infrastruktur jalan. Jaringan jalan sebagai salah satu prasarana infrastruktur merupakan komponen penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui, jaringan jalan di Kabupaten Grobogan kondisi fisik struktural maupun fungsional jalan masih belum mantap dalam mengakomodasi pergerakan orang dan barang. Permasalahan teknis, alam, maupun terbatasnya anggaran merupakan factor-faktor yang menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas jalan yang lebih baik.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan menitikberatkan anggaran infrastruktur untuk peningkatan kondisi jalan.
Nama : Alfina Rohmah
ردحذفNim : 2106016095
Kelas : Ilmu politik C
A. Infrastruktur jepara
Pemkab Jepara juga telah melaksanakan berbagai macam program pembangunan. Termasuk pembangunan jalan sebagai penunjang transportasi. Hingga saat ini, sudah ada 57 Kilometer jalan kabupaten, yang telah dikerjakan. Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi menambahkan, saat ini Pemkab Jepara tengah berkonsentrasi untuk memperbaiki akses infrastruktur menuju lokasi wisata. Harapannya, lokasi wisata yang sebelumnya sulit, dibeberapa wiayah/desa dapat diakses oleh masyarakat. Sementara terkait dengan Jalan Raya Jepara – Tayu Kabupaten Pati, rencannaya akan dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional. Sehingga, segala hal yang menyangkut perbaikan, merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat.
B. Transportasi umum Jepara
Mengenai transportasi umum, di kota jepara terdapat beberapa transportasi umum yang ilegal bahkan jumlah angkutan ilegal jauh lebih banyak dibanding angkutan legal. Data yang dimiliki Organda, Iqbal menyebut bus pariwisata sebanyak 30 perusahaan, empat perusahaan bus antar kota antar provinsi (AKAP), sedangkan truk hanya sekitar 30 perusahaan.
Situasi itu menimbulkan kecemburuan di kalangan pengusaha angkutan umum legal. Sebab, maraknya angkutan ilegal itu masih belum ada penindakan tegas dari pihak terkait.
Kemudian solusi yang diberikan yaitu Antara lain jika pengusaha masih memiliki satu atau dua kendaraan, mereka bisa bergabung dengan koperasi bentukan Organda untuk kemudian diajukan proses izin trayek. Namun jika sudah memiliki sedikitnya lima angkutan, mereka bisa mengajukan izin mandiri.
C. Partisipasi politik Masyarakat Jepara
Persentase partisipasi masyarakat Jepara dalam pelaksanaan Pemilu kali ini mengalami peningkatan.
Pada Pemilu legislatif dan pilpres 2024 yang berlangsung tepat seminggu lalu, 85,4 persen warga Jepara menggunakan hak pilihnya.
Hal tersebut terungkap dari Penjabat (Pj.) Bupati Jepara Edy Supriyanta saat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jepara bertemu dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan unsur ormas di wilayah tersebut.
Kegiatan berlangsung di Pendopo R.A. Kartini Jepara pada Rabu (21/2/2024).
“Dari 914.996 DPT (daftar pemilih tetap -red), warga Jepara yang hadir ke TPS (tempat pemungutan suara -red) dan menggunakan hak pilihnya sebanyak 85,4 persen. Ini lebih besar dari tahun 2019 di angka 83 persen,” kata Edy Supriyanta.
DIMAS MAHENDRA ASSHEFY
ردحذفNIM 21/6026144
ILMU POLITIK 6D
Kebijakan perkotaan di Kabupaten Lamongan umumnya bertujuan untuk pengembangan infrastruktur perkotaan, peningkatan layanan publik, pengelolaan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan. Beberapa inisiatif yang mungkin termasuk adalah pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan akses ke air bersih, pengelolaan limbah, pembangunan fasilitas umum, dan penataan ruang kota. Dengan demikian, keputusan politik yang bijak dalam konteks perkotaan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas.
- Perkembangan infrastruktur di Kota Lamongan telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa inisiatif yang dilakukan termasuk pembangunan jalan raya, pembaruan sistem transportasi, peningkatan akses ke air bersih, pengelolaan limbah, serta pembangunan fasilitas umum seperti taman dan ruang terbuka hijau.Selain itu, terdapat upaya untuk memperbaiki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti peningkatan akses internet dan pengembangan layanan digital untuk memudahkan akses informasi dan layanan publik bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga mungkin memiliki rencana jangka panjang untuk terus meningkatkan infrastruktur kota guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Kota Lamongan secara keseluruhan.
- Beberapa inisiatif yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan transportasi umum termasuk penambahan armada angkutan umum, peningkatan rute dan jaringan, pembangunan terminal atau halte yang nyaman, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk memperbaiki sistem transportasi umum secara keseluruhan guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara lebih baik.
- Perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat Kabupaten Lamongan dalam berpolitik dapat mencakup peningkatan jumlah pemilih yang ikut dalam pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dalam kegiatan politik lokal seperti pemilihan kepala daerah, serta peningkatan aktifitas masyarakat dalam forum-forum diskusi politik dan partisipasi dalam kampanye politik. Selain itu, mungkin juga terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang terlibat dalam organisasi politik atau gerakan sosial yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik dan meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal. Faktor-faktor seperti peningkatan akses informasi, kesadaran politik yang lebih besar, dan percepatan komunikasi melalui media sosial dan teknologi informasi juga dapat berkontribusi terhadap perubahan signifikan dalam partisipasi politik masyarakat Kabupaten Lamongan.
Nama : Nur Naya Yasirlana
ردحذفNim : 2106016128
Kelas : ilmu politik D
Saya berasal dari kabupaten Demak, dan Demak merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah, selain itu Demak juga merupakan kota industri dimana UMR Demak lebih inggi dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Grobogan , Blora ataupun Pati bahkan Kudus akan tetapi Demak sendiri memiliki banyak tugas serta permasalahan yang kompleks , ada salah satu kebijakan yang menjadi sorotan saya di kabupaten Demak yaitu mengenai normalisasi kawasan jalan Pantura jogoloyo disitu banyak sekali , warung warung yang berisi orang orang seks komersial, pemerintah kabupaten Demak memiliki dedikasi untuk menormalisasi daerah sepanjang jalan tersebut yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran seks komersial atau pun penyakit menular seperti HIV dsb , tetapi hal ini tentunya menimbulkan kontroversi dikalangan pekerja seks komersial tersebut hingga mereka melakukan demo didepan kantor Bupati Demak saat itu , mungkin pemerintah belum memberikan keterangan lebih lanjut, atau kelanjutan apabila kawasan tersebut dinormalisasi kemana pergi nya para pekerja seks komersial tersebut seharusnya pemerintah sudah menyiapkan pelatihan pekerjaan kepada para psk tersebut agar tidak kembali menjadi pekerjaan seks komersial dan punya pandangan hidup kedepannya dengan baik
Nama : Wahyu Achmad Mustakim
ردحذفNim : 2106016125
Ilmu politik 6D
Infrastruktur transportasi di Kota Semarang sedang berkembang dengan adanya kebijakan dan program pembangunan transportasi yang komprehensif. Salah satu penyebab kemacetan di kota ini adalah pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur. Kebijakan transportasi umum di Kota Semarang meliputi peningkatan layanan transportasi publik, pengembangan teknologi kendaraan, pengembangan bahan bakar ramah lingkungan, dan manajemen rekayasa lalu lintas. Terdapat upaya untuk mengurangi kemacetan dengan mendorong penggunaan transportasi massal berkelanjutan seperti Trans Jateng Koridor 1 Semarang - Bawen.
Partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kota Semarang juga mengalami perubahan. Dengan adanya infrastruktur terintegrasi berbasis karakteristik daerah, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan angkutan umum regional. Sistem transportasi publik yang efektif dan efisien diharapkan dapat mengubah perilaku mobilitas warga Kota Semarang yang saat ini masih cenderung bergantung pada kendaraan pribadi.
Yudha Darma Putra TRG
ردحذف2106016093
Ilmu Politik C
Pada umumnya, perkembangan politik perkotaan di Kota Slawi, sebagai salah satu kota kecamatan di Kabupaten Tegal, akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah setempat. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin memengaruhi perkembangan politik perkotaan di Kota Slawi:
Pemerintahan Lokal: Kebijakan dan tindakan dari pemerintah kota setempat akan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan politik. Ini melibatkan kebijakan pembangunan, peningkatan infrastruktur, layanan publik, dan tata kelola kota.
Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal juga memainkan peran penting. Keterlibatan aktif warga dalam pemilihan umum, pertemuan komunitas, dan advokasi mungkin memengaruhi arah politik perkotaan.
Perekonomian dan Lapangan Pekerjaan: Pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan di kota dapat memengaruhi stabilitas politik. Ketidakpuasan terhadap isu-isu ekonomi dapat tercermin dalam dukungan atau penolakan terhadap pemimpin lokal.
Penting untuk mengikuti perkembangan berita lokal, membaca laporan pemerintah, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas untuk memahami lebih baik perkembangan politik perkotaan di Kota Slawi secara spesifik.
Nama : Vivin Nurlia Abidin
ردحذفNIM : 2106016080
Kelas : Ilmu Politik - 6C
Wilayah : Kabupaten Bekasi
Membicarakan mengenai infrastruktur yang merupakan salah satu nilai pandang seseorang atas keberhasilan pada suata wilayah tertentu. Sebagian besar orang menganggap bahwa keberhasilan atau ketentraman pada masyarakat di suatu daerah disebabkan oleh lahirnya infrastruktur yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dalam kemajuan wilayah tersebut.
Kabupaten Bekasi dikenal sebagai kawasan industri dengan adanya pembuktian berdirinya 7.339 perusahaan, baik perusahaan asing maupun dalam negeri. Kabupaten Bekasi juga diklaim sebagai kawasan industri terbesar se - Asia Tenggara. Namun predikat itu ternyata tidak selalu menjamin pembangunan berbanding lurus dengan kemegahan gedung dan tembok perusahaan. Bahkan wilayah ini memiliki sederet pekerjaan rumah terkait infrastruktur yang tak mampu terselesaikan sejak puluhan tahun silam.
Pemerintah daerah setempat mengungkapkan butuh anggaran Rp40 triliun untuk dapat merealisasikan pembangunan secara menyeluruh pada tahun 2024 berdasarkan total 8.000 usulan masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan.
Sementara postur pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu dipastikan tidak akan mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur berdasarkan usulan masyarakat, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, hanya berkisar Rp6-7 triliun per tahun.
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفNama: Aldian Rizky Pratama
ردحذفNIM: 2106016148
Kelas: Ilmu Politik 6D
Politik perkotaan adalah soal yang pelik. Sepelik jalan-jalan di kota yang kerap macet. Atau, polusi yang memenuhi udara di sana. Dalam kota saya sendiri, Klaten, ada kebijakan yang menarik tentang pembangunan jalan tol Solo-Jogja. Kebijakan ini di satu sisi memberikan dampak positif untuk melancarkan infrastruktur transportasi, namun, di sisi lain, ia juga memberi dampak negatif. Dampak negatif itu, seperti makin mengurangnya lahan agraria dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang kurang ekologis. Bagaimanapun, ini soal menarik yang perlu diamati.
Nama: Shaqila Fitrianti Ardhila
ردحذفNim: 2106016015
Kelas: Politik Perkotaan 6A
Mengamati politik perkotaan yang ada di Kota Yogyakarta mulai dari infrastruktur yakni di Kota Yogyakarta mulai mengalami perkembangan karena adanya 6 proyek pembangunan yang ditargetkan selesai di tahun 2024.
Proyek tersebut yakni :
1. Pembangunan kendali banjir di sekitar kawasan Bandara Internasional Yogyakarta,
Proyek ini diharapkan mampu melindungi dan mengamankan kawasan strategis bandara dari banjir seluas 600 hektare (Ha), serta kawasan pertanian dan pemukiman seluas 2.000 Ha.
2. Percepatan jalan tol terintegrasi dengan kawasan pariwisata
Penyediaan alternatif moda transportasi kereta api bandara untuk memudahkan akses ke Bandara YIA.
3. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto,
Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, yang didesain untuk dapat memuat 400 kapal dengan 5.000 nelayan tiap tahunnya.
4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro, Kartamantul dan Banyusoco.
5. Tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan
TPA Piyungan juga diminta untuk segera diselesaikan revitalisasinya sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Nantinya, TPA ini akan melayani area kawasan perkotaan Yogyakarta, termasuk Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.
6. Pengembangan Kawasan Aerotropolis, Kawasan Stasiun Tugu, Kawasan Stasiun Lempuyangan serta Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gunung Merapi.
Kebijakan transportasi umum yang ada di Kota Yogyakarta yaitu dimulai dari Masalah transportasi perkotaan seperti parkir, fasilitasnya telihat sangat kurang di pusat-pusat kegiatan. Beberapa mal/supermarket, rumah sakit, tempat hiburan, rumah makan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya hanya mempunyai tempat parkir yang begitu sempit, yang hanya dapat menampung beberapa kendaraan roda empat saja. Ruang parkir mobil di sepanjang jalan Malioboro (termasuk kantong-kantong parkir di beberapa mal, taman parkir Abu Bakar Ali dan pasar Beringharjo) hanya dapat menampung sekitar 1000 mobil penumpang. Maka Kebijakan angkutan umum harus mengakomodir aspirasi dari operator-operator angkutan umum yan ada. Mereka harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Seperti kebijakan pengoperasian bus patas yang diharapkan sudah dapat dioperasikan tahun ini. Pengadaan bus tersebut tidak menambah jumlah armada bus yang ada, tetapi dengan merubah beberapa bus yang ada menjadi bus patas, dengan operator yang sama. Jalur yang digunakan bukan merupakan jalur khusus, sehingga tidak akan mengurangi fasilitas parkir yang ada.
Perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kota Yogyakarta, yakni Di tingkat desa, sistem pemilihan kepala desa yang sebelumnya terisolasi dalam ”satu kesatuan” masyarakat desa menjadi komunitas yang sangat terpolitisisasi di era Demokrasi Terpimpin, kemudian berubah lagi menjadi komunitas yang sangat dipengaruhi birokrasi di era Orde Baru. Dalam berbagai perubahan itu, desa-desa di Yogyakarta terbukti ”kukuh” bersifat unik karena pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih berkomitmen pada penerapan nilai demokrasi di perpolitikan desa. Hal ini terutama pada daerah yang masih menerapkan pemilihan kepala desa (bukan lurah hasil penunjukan).
Nama : Rifqi Permana
ردحذفNIM : 2106016139
Kelas : Ilmu Politik 6D
Di kota tegal, Pemerintah Kota Tegal menerapkan pelayanan publik yang baik dan unik. Dengan adanya pembangunan penataan ruang yang signifikan, Pemkot Tegal memanfaatkan beberapa revitalisasi ruang publik strategis seperti alun-alun, pasar lama, tempat-tempat gedung bersejarah, dll. Pemanfaatan revitalisasi itu bukan hanya untuk wisata saja, tetapi dimanfaatkan menjadi tempat beberapa pelayanan publik yang unik seprerti samsat, pdam, dukcapil, dll. Pemanfaatan ditempat yang unik ini dengan metode seperti jualan di mobil yang berjejer rapi namun yang yang dijual bukan makanan atau jajanan, tetapi pelayanan efisien. Pelayanan seperti ini seperti halnya pelayanan satu pintu atau mall pelayanan publik seperti di daerah-daerah lain, tetapi di Kota Tegal menerpkan city walk
Nama= Tegar Kurniawan
ردحذفNim= 2106016116
Kelas= Ilmu Politik C
Terkait dengan Politik perkotaan Di Semarang kini sudah berkembang mulai dari infrastruktur pembangunan, Penataan kota, Pelayanaan publik, transpotasi umum. di sisi pembangunan infrastruktur di kota Semarang kini mulai maju dengan perbaikan jalan,solokan yang mencegah kebanjiran dan menyamankan perjalanan masyarakat semarang, disisi politik perkotaan lain semarang kini sudah semakin maju dan banyak meraih penghargaan
Nama: Fachrul Rizky
ردحذفNim: 2106016109
Kelas : 6C
Kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan di Kota Bogor dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari penduduk. Beberapa dampaknya bisa meliputi:
Peningkatan Aksesibilitas: Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan transportasi publik yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas ke berbagai area di kota. Hal ini dapat memudahkan penduduk dalam beraktivitas sehari-hari, seperti pergi ke tempat kerja, sekolah, atau pusat perbelanjaan.
Kemacetan Lalu Lintas: Pembangunan infrastruktur yang tidak terkoordinasi dengan baik atau tidak disertai dengan rencana transportasi yang efektif dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah. Ini dapat mengganggu mobilitas penduduk dan menyebabkan peningkatan stres serta waktu tempuh yang lebih lama dalam perjalanan sehari-hari.
Peningkatan Kualitas Udara dan Lingkungan: Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti pengembangan transportasi publik berbasis listrik atau penghijauan kawasan perkotaan, dapat membantu meningkatkan kualitas udara dan lingkungan di Kota Bogor. Hal ini dapat berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.
Peningkatan Ekonomi Lokal: Pembangunan infrastruktur perkotaan juga dapat membuka peluang baru untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, dan mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi tertentu di Kota Bogor.
Kualitas Hidup yang Meningkat: Secara keseluruhan, jika pembangunan infrastruktur perkotaan dilakukan dengan baik dan disertai dengan perencanaan yang matang, maka dampaknya dapat menyebabkan peningkatan kualitas hidup penduduk Kota Bogor. Aksesibilitas yang baik, lingkungan yang bersih, dan ekonomi yang berkembang dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk tinggal dan bekerja bagi penduduk kota.
Nama : Zidana Zianida
ردحذفNIM : 2106016037
Kelas : Ilmu Politik 6C
Yang saya amati di Kabupaten Brebes, yang pertama adalah mengenai transportasi Umum. Di Kabupaten Brebes transportasinya menurut saya masih kurang baik, entah dari segi stasiun atau terminal, yang dimana stasiun nya kecil dan memang pelayanannya kurang, dan untuk seperti kebersihan juga masih kurang. Selanjutnya contoh lain yaitu terminal, terminal bus di Brebes bagian bawah itu sering becek dan kumuh dan terlihat seperti tidak terurus, yang dimana dampak dari stasiun dan terminal yang kurang ini mengakibatkan masyarakat Brebes lebih memilih untuk menggunakan stasiun atau terminal di kota Tegal.
Lalu dalam partisipasi masyarakat dalam perubahan pun menurut saya masih kurang sekali, yang dimana masyarakat Brebes sekitar saya itu acuh tak acuh mengenai proses politik, mereka beranggapan masyarakat biasa itu tidak ada manfaatnya membahas mengenai politik untuk mereka.
Nama: Afifah Dwinawangsih
ردحذفNIM: 2106016094
Wilayah: Kota Tasikmalaya
Tasikmalaya, sebuah kota di Jawa Barat, seperti banyak kota lainnya, memiliki berbagai masalah yang perlu diatasi. Salah satu masalah yang umumnya dihadapi oleh Kota Tasikmalaya adalah Pengangguran dan Kemiskinan. Masalah pengangguran dan kemiskinan mungkin menjadi perhatian penting di Tasikmalaya, dengan kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup bagi penduduknya. Dengan Upah Minimum Regional di Tasikmalaya ini pun bisa menjadi salah satu faktor pengangguran di Tasikmalaya yang menyenangkan kemiskinan.
ردحذفnama : Fazsya tatra khalia
NIM : 2106016091
prodi : ilmu politik 6C
Kota Semarang mempunyai beberapa program prioritas tahun 2024 yang mencakup beberapa aspek pembangunan dan pengembangan. Hal ini menyoroti infrastruktur kota dan pembangunan yang sedang berlangsung, yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Salah satu perkembangan signifikan adalah perluasan transportasi umum, seperti BRT. Hal Ini adalah solusi transportasi yang menekan laju pertumbuhan iklam yang tentu berdampak positif terhadap kualitas hidup penduduk kota, khususnya dalam hal aksesibilitas dan kelestarian lingkungan.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang juga telah mencanangkan visi dan misinya untuk tahun 2005 hingga 2010 yang menekankan pada pembangunan kawasan metropolitan berbasis religius yang berbasis pada perdagangan dan perniagaan. Meskipun hal ini merupakan pandangan beberapa tahun yang lalu, namun hal ini masih relevan dan berdampak pada kebijakan dan pembangunan saat ini.
Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari transportasi, lingkungan, hingga kesejahteraan sosial.
Nama : Masyhudan ahmad prakosa
ردحذفNim : 2106016077
Kelas : Ilmu Politik 6C
Di Kabupaten Lamongan sejumlah pembangunan tengah dilakukan terutama infrastruktur jalan raya yang dimana jalan banyak yang hancur selama setahun terakhir dan sejumlah proyek pembangunan lain seperti bendungan dan renovasi stadion yang kini dikerjakan oleh pemkab Lamongan. Dalam politik perkotaan tidak hanya membahas mengenai infrastruktur tetapi semua aspek yang ada dalam birokrat tersebut.
Nama: Annisa Febriyanti
ردحذفNIM: 2106016106
Kelas: Ilmu Politik 6C
Kota Semarang
1. Infrastruktur
Kota Semarang telah mengalami banyak sekali kemajuan, seperti perbaikan jalan. Meski begitu, pembangunan ini tidak merata ke seluruh bagian Kota Semarang, sebab wilayah Kota Semarang yang jauh dari pusat kota masih perlu banyak pembenahan, sebab akan sangat bahaya bagi para pengguna jalan.
2. Transportasi Umum
Dari segini transportasi umum juga sudah semakin baik. Sebab, adanya penambahan plang rambu feeder TransSemarang di sekitar perumahan-perumahan sangat memudahkan bagi para pengguna kendaraan umum, sebab tidak perlu berjalan jauh untuk mencapai halte utama di jalan raya.
3. Partisipasi Politik
Dari segi partisipasi politik masih perlu perbaikan, terutama dalam hal sosialisasi program dan kegiatan politik. Sebagai contoh, pada saat pemilihan KPPS di daerah saya, tidak ada sosialisasi apapun, dan yang bertugas pun lebih banyak dilakukan oleh para bapak ibu RT dan pengurus masjid. Sehingga, kurang dapat memberikan kesempatan bagi anak muda untuk turut berpartisipasi.
Nama : Yasa' Fauzan Abhista B.
ردحذفKelas : politik 6D
Nim : 2106016113
Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki lokasi di tengah-tengah provinsi tersebut. Kota Semarang yang berkembang sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan serta sebagai ibukota provinsi memiliki peran dan daya tarik tidak saja dalam skala lokal tetapi juga regional.Masalah kemacetan transportasi lalu lintas memang sering kali terjadi di Kota Semarang. Hal itu terjadi karena konsentrasikendaraan banyak menumpuk di suatu jalan, sehingga tidak heran bila di kota Semarang sering terjadi kemacetan karena kepadatan lalu lintas. Kondisi kemacetan yang terjadi tidak semakin membaik, namun semakin memburuk. Hal itu terjadi karena jumlah kendaraan selalu bertambah dan tidak diimbangi dengan perluasan area jalan raya. Hal ini juga sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang sudah ada masih belum berfungsi dengan baik.Berdasarkan kajian pustaka /dan hasil observasi kondisi kota Semarang dapat digambarakan dari kondisi geografis, kondisi topografi, dan kondisi geologi. Ketiga kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan penduduk dan perkembangan infrastruktur di Kota Semarang. Dari kondisi geografis dapat dilihat posisi Kota Semarang yang strategis menjadikan Kota Semarang sebagai pusat kegiatan di Jawa Tengah.
Nama : Nur Aini Safitri
ردحذفNim : 2106016085
Kelas : Ilpol 6C
Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan perekonomian di Kota Balikpapan pada kenyataannya menimbulkan dampak peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung berbagai jenis kegiatan yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, maka harus dilakukan upaya untuk menjaga, memelihara, mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan salah satunya melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai di Kota Balikpapan dan dalam rangka mewujudkan Kota Balikpapan sebagai “Kota Nyaman Dihuni” oleh karena itu Pemerintah Kota Balikpapan telah membuat peraturan daerah Kota Balikpapan tentang Ruang Terbuka Hijau di dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Perkembangan Kota Balikpapan yang terletak di sekitar rencana kawasan Ibu Kota Negara (IKN) perlu mewujudkan lingkungan kota yang ideal. mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Balikpapan
Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan perekonomian di Kota Balikpapan pada kenyataannya menimbulkan dampak peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung berbagai jenis kegiatan yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, maka harus dilakukan upaya untuk menjaga, memelihara, mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan salah satunya melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai di Kota Balikpapan dan dalam rangka mewujudkan Kota Balikpapan sebagai “Kota Nyaman Dihuni” oleh karena itu Pemerintah Kota Balikpapan telah membuat peraturan daerah Kota Balikpapan tentang Ruang Terbuka Hijau di dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penataan RTH Publik di Kota Balikpapan beberapa kriteria yang digunakan adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang menyesuaikan situasi dan kondisi perkembangan Kota Balikpapan serta dalam rangka menyongsong Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) sebagai berikut
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, fungsi dan jenis RTH, perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian, peran serta masyarakat, pembinaan, larangan, pembiayaan, ketentuan penyidik, ketentuan pidana, serta ketentuan penutup.
Karena hal tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan bertekad memperbaiki dan mempertahankan Kota Balikpapan sebagai kota yang bersih, indah, dan nyaman melalui berbagai program, antara lain K3 (ketertiban, kebersihan, dan keindahan) sehingga mencapai kota yang Clean, Green, dan healthy menuju livable city. Sejauh ini Kota Balikpapan sudah meraih Adipura Kencana selama 5 kali, bahkan pada tahun 2014 ini juga Pemerintah Kota Balikpapan sebagai kota besar telah menerima penghargaan sebagai kota bersih di level Asean.
Pembangunan Hutan Kota dan jalur hijau merupakan upaya terobosan untuk menurunkan panas dan meningkatkan kenyamanan, keserasian, dan keindahan. Jenis - jenis pohon penghasil buah komersial yang ditanam juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
Nama : Muhammad Zaky
ردحذفNIM : 2106016105
- Kota Tegal
Pada konteks perencanaan, kota tegal sedang menyusun salah satu program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang mana pemerintahan kota tegal sedang mengusahakan terwujudnya program yang bernama "smart city" dengan mengusung visi dan misi Tegal Cerdas, Mandiri, Unggul, Kreatif dan Berbudaya. Adapun perencanaan program tersebut, akan memfokuskan pada penggalian potensi pariwisata supaya di branding secara baik, serta adanya peningkatan kemajuan UMKM digital yang akan segera beroperasi. kemudian, pada proses perwujudannya, program ini tidak hanya menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi saja melainkan program ini dilakukan dengan adanya analisis dan kombinasi data yang telah tercipta. Menurut Nurhayati, "Smart City adalah bagaimana suatu kota bisa menganalisis data dan mengimplementasikannya agar bermanfaat bagi penduduk wilayah itu,” ujarnya". Dengan demikian, adanya program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh.
Pada sektor transportasi umum, kota tegal telah diberlakukannya uji berkala kendaraan bermotor. Hal tersebut merupakan bentuk perwujudan dari adanya Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Pedesaan dan Perbatasan. kemudian pada tahap pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintahan kota tegal hanya memberikan persyaratan seperti Surat pengantar dari DPC Organda Kabupaten Tegal, Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan, Fotocopy KTP Pemohon dan Nomor HP/WA , Fotocopy Surat Keputusan Izin Trayek/ Kartu Pengawasan yang masih berlaku dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) khusus kendaraan baru dan pelaksanaan uji berkala ini gratis tanpa adanya pungutan biaya sepeserpun. "Program ini hanya berlaku bagi angkutan umum Pedesaan , Angkutan umum perkotaan dan Angkutan Penumpang umum perbatasan yang ber-TNKB Kabupaten Tegal dan memiliki JBB sampai dengan 3.500 Kg dan memenuhi persyaratan lain". ujar Uwes
Adapun kebijakan ini salah satunya adalah untuk membantu angkutan umum yang banyak kehilangan penumpangnya.
Dengab adanya program diatas, menarik antusias para masyarakat Kota Tegal. Karena pelaksanaan program tersebut tidak rumit dan memakan biaya.
Nama: Muhammad Akmal Taqi
ردحذفNIM: 2106016137
Salah satu kebijakan perkotaan yang telah diterapkan di Kota Tuban, Jawa Timur, adalah pengembangan infrastruktur transportasi, terutama dalam hal peningkatan jaringan jalan dan transportasi umum. Dampak dari kebijakan ini terhadap kehidupan sehari-hari penduduk dapat mencakup:
1. **Kemudahan Aksesibilitas:** Peningkatan infrastruktur transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas ke berbagai tempat, seperti pusat perbelanjaan, tempat kerja, dan area rekreasi. Hal ini dapat mengurangi waktu perjalanan dan biaya transportasi bagi penduduk.
2. **Penurunan Kemacetan:** Dengan adanya jaringan jalan yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Tuban. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi perjalanan dan mengurangi stres yang diakibatkan oleh kemacetan.
3. **Peningkatan Ekonomi:** Infrastruktur transportasi yang memadai dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memudahkan distribusi barang. Hal ini dapat membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
4. **Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca:** Dengan adanya transportasi umum yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan akhirnya mengurangi emisi gas rumah kaca yang merugikan lingkungan.
5. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Secara keseluruhan, pengembangan infrastruktur transportasi dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk Kota Tuban dengan memberikan akses yang lebih baik, mengurangi kemacetan, dan memperbaiki lingkungan
.
Nama : Indy Nayu Haliza
ردحذفNIM : 2106016092
Kelas : Ilpol 6C
Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Komunitas Peduli Transportasi Semarang (KPTS), Theresia Tarigan meminta Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk mengevaluasi kebijakan dan pelayanan transportasi umum di Kota Semarang.
Ia berharap, Hevearita atau Ita yang baru saja dilantik secara resmi menjadi Wali Kota Semarang untuk fokus melakukan pelayanan publik mendasar, salah satunya yaitu pelayanan transportasi umum.
rute dan akses BRT Trans Semarang perlu dievaluasi. Tidak perlu menambah armada baru, Theresia menyarankan khusus rute anak sekolah dan pedagang pasar sebaiknya menggunakan layanan paguyuban angkot.
Nama: Rahmad Adi Satrio
ردحذفNIM: 2106016111
Kelas: IlPol 6C
Wilayah: Jakarta Timur
Di Jakarta Timur, permasalahan transportasi menjadi salah satu kendala utama pergerakan penduduk. Setiap hari, jutaan warga berjuang mengatasi kemacetan yang melapisi jalan-jalan kota. Di jalanan padat, kendaraan bermotor segala jenis dan ukuran, mulai dari mobil pribadi hingga sepeda motor, dengan cepat menerobos celah-celah sempit. Namun kemacetan lalu lintas bukan satu-satunya masalah. Keterbatasan angkutan umum juga menjadi masalah serius.
Beberapa wilayah di Jakarta Timur sulit diakses oleh transportasi umum sehingga warga kerap mengandalkan mobil pribadi atau ojek online untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini tidak hanya menimbulkan tambahan beban finansial bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan polusi suara dan udara. Selain itu, kondisi jalan yang buruk juga menjadi permasalahan tersendiri. Lubang di jalan, aspal yang rusak serta bergelombang, dan trotoar yang tidak terawat menjadi hambatan bagi pengguna jalan, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan roda dua. Kecelakaan lalu lintas pun sering kali terjadi akibat kondisi jalan yang tidak layak.
Disinilah seharusnya peran pemkot Jakarta Timur dapat membantu menyelesaikan permasalah transportasi tersebut dengan perbaikan jalan, perapihan trotoar, pembangunan shuttle bus ataupun halte yang lebih masif, serta menggencarkan ajakan untuk penggunaan transportasi umum dibanding transportasi pribadi. Hal ini disinyalir dapat mengatasi kemacetan secara besar karena Jakarta Timur adalah daerah yang menjembatani antara Bekasi dan DKI Jakarta
nama :Lu'luatul Qomariyah
ردحذفNim : 2106016081
Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah paling ujung dari Provinsi Jawa Tengah. Letak geografis tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap keterbelakangan yang terjadi selama beberapa dekade ini. Sejak Muhammad Salim menjabat sebagai Bupati Rembang, beliau mencanangkan program pendidikan gratis yang kemudian program tersebut dilanjutkan oleh Bupati berikutnya yakni gus Hafidz. program pendidikan gratis tersebut tercetus karena melihat banyak sekali angka putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Rembang.
selanjutnya kebijakan pembangunan infrastruktur bisa kita lihat sedikit dari berhasilnya perbaikan jalan raya yang ada di kabupaten Rembang. selain itu pemerintah juga diharuskan membangun gorong" atau saluran air di sisi kanan kiri jalan sehingga jalan yang sudah dibangun pemerintah tidak cepat rusak seperti sebelum"nya.
secara menyeluruh kebijakan-kebijakan politik ekonomi maupun sosial di kabupaten Rembang sudah terlaksana akan tetapi kebijakan-kebijakan tersebut memerlukan pemeliharaan sehingga program yang sudah ada bisa menjadi ladang manfaat hingga 10 tahun kedepan.
Nama: Muhammad Rafish AK
ردحذفNIM: 2106016104
Kelas: 6D Ilmu Politik
1. Aspek infrastruktur dapat dilihat bahwa hampir 100% seluruh wilayah di Kota Semarang sudah terjangkau oleh jaringan jalan, listrik dan air
bersih. Selain itu juga seluruh wilayah terutama yang berada di pinggiran juga sudah terlayani oleh moda transportasi minimal ojek atau angkutan bak terbuka;
2. Aspek fasilitas masing-masing kecamatan di Kota Semarang terutama yang berada di daerah pinggiran seperti Kecamatan Gunungpati, Mijen
dan Tembalang sudah terlayani oleh beberapa fasilitas penting. Fasilitas perekonomian berupa pasar, minimarket, bank, toko/warung dll; fasilitas pendidikan minimal terdapat SD, SLTP, SLTA; fasilitas kesehatan paling tidak terdapat lebih dari satu puskesmas, puskesmas pembantu, bidan, dokter dll; fasilitas peribadatan berupa mushola
hampir di setiap desa di Semarang, masjid, gereja.
Adapun untuk vihara dan pura hanya terdapat di beberapa lokasi mengingat pemeluk agama hindu
dan budha merupakan kelompok minoritas;
3. Aspek pemenuhan kebutuhan
perumahan, dimana sekarang ini pertumbuhan
kawasan permukiman di daerah pinggiran begitu
pesat. Hal ini dikarenakan terdapat fenomena
kecenderungan pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan di daerah pinggiran seperti
Gunungpati, Tembalang dan Mijen. Hal ini dikarenakan semakin tingginya kebutuhan akan
perumahan, dan daerah pinggiran Semarang
menawarkan ketersediaan lahan yang cukup luas
dan harga terjangkau. Akibatnya banyak developer yang mulai mengembangkan perumahan di daerah
pinggiran. Apalagi hal tersebut didukung dengan
adanya rencana tata ruang yang mengalokasikan
daerah tersebut untuk kawasan permukiman
dengan didukung pada masing-masing daerah
tersebut diletakkan pusat aktivitas baru seperti
kawasan pendidikan (Unnes-Gunungpati,
Tembalang), kawasan industri (Tugu-Candi,
Terboyo, Genuk dll).
4. Pesatnya pertumbuhan pembangunan
kawasan perumahan di daerah pinggiran,
mengakibatkan semakin besarnya tingkat konversi
lahan hijau menjadi terbangun. Jika hal ini tanpa
diikuti dengan pengendalian dan mengikuti aturan
peruntukan lahan seperti dalam kebijakan tata
ruang, maka dapat dipastikan akan terjadi
kerusakan lingkungan.
5. Semakin pesatnya pertumbuhan aktivitas
dan perekonomian di kawasan segitiga pusat
pertumbuhan Johar-Pemuda-Simpang Lima. Ketiga
kawasan tersebut sekarang ini menjadi kawasan
yang mempunyai nilai investasi paling tinggi di
Kota Semarang. Hal ini dikarenakan pada kawasan
tersebut merupakan kawasan pusat kota yang
mewadahi berbagai aktivitas masyarakat Semarang
baik berupa aktivitas perkantoran, pemerintahan,
pendidikan serta perdagangan jasa. Selain itu
kawasan tersebut memiliki fasilitas sosial dan
umum yang lengkap dengan kemudahan
aksesibilitas;
6. Aspek transportasi, sekarang ini sudah tersedianya layanan angkutan umum massal BRT
(bus rapid transit) Trans Semarang sebagai
jawaban atas tingginya tuntutan masyarakat atas
pelayanan yang prima. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya program BRT ini kurang berjalan
lancar. Hal ini dikarenakan terkendala masalah
dana operasional dan kesiapan baikin fasilitas dan
sarana pendukung BRT maupun SDM sebagai
pelaksananya. Sebenarnya program BRT ini bagus,
akan tetapi disisi lain tanpa adanya kesiapan yang
matang dari berbagai pihak mengakibatkan
program ini justru menimbulkan permasalahan
baru. Salah satunya adalah BRT dapat menambah
jumlah moda transportasi di Semarang sehingga
dapat meningkatkan angka kemacetan pada ruas
jalan tertentu yang dilaluinya. Hal ini dikarenakan
peluncuran program ini tanpa diikuti dengan
pengurangan moda tranportasi massal yang lebih
kecil ukurannya seperti mikrolet. Selain itu
sosialisasi yang kurang, mengakibatkan BRT ini
belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kota Semarang
Nama: Muhammad farchani
ردحذفNim. : 2106016118
Kelas. :6D
A.
Dinamika politik di Kabupaten Demak dapat mencakup beberapa aspek. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat membantu Anda memahami dinamika politik di Demak
2. Dinamika Sosial Politik: Dinamika sosial politik di Demak dianggap cukup dinamis. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti hukum dan kriminal, kesehatan, pemerintahan, dan politik.
3. Dinamika Politik Pilihan Warga NU: Kabupaten Demak memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam, dengan sekitar 90% merupakan anggota NU. Terdapat dinamika politik antara partai nasionalis dan partai berbasis Islam di Kabupaten Demak pada masa Orde Baru dan era reformasi. Sumber
4. Pemantauan Perkembangan Politik: Pemerintah Kabupaten Demak juga melakukan pemantauan perkembangan politik di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan melalui rapat koordinasi tim pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Demak.
5. Dinamika Perkembangan Islam Politik: Terdapat penelitian yang membahas dinamika perkembangan Islam politik di Nusantara, termasuk di Demak. Penelitian ini meliputi masa tradisional hingga Indonesia modern.
B. perkembangan infrastruktur di Kabupaten Demak:
1. Pada tahun 2017, sekitar 95,54% jalan di Kabupaten Demak sudah dalam kondisi baik. Pemerintah Kabupaten Demak juga berencana melakukan perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 10,663 kilometer pada tahun 2018.
2. Kabupaten Demak mengalami transformasi wilayah menjadi kawasan pinggiran dengan dinamika proses perkembangan dan transformasi yang berbeda di setiap kecamatan. Infrastruktur jalan regional memainkan peran penting dalam mengakomodasi kegiatan dan interaksi antar-wilayah. Sumber
3. Terdapat proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak yang melibatkan para ahli. Pembangunan tol ini melibatkan pembebasan lahan dan konstruksi. Saat ini, kemajuan pembebasan lahan sudah mencapai 91,73% dan kemajuan konstruksi mencapai 67,64%.
4. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta infrastruktur di Kabupaten Demak memiliki peran strategis dalam pemulihan ekonomi. Hal ini diakui oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan.
Semoga informasi ini dapat membantu Anda dalam memahami perkembangan infrastruktur di Kabupaten Demak.
Nama : Kholishotul Hidayah
ردحذفNIM : 2106016110
Kelas : Ilmu Politik 6c
berbicara mengenai kebijakan politik perkotaan terutama di kabupaten Pati banyak yang dapat kita analisa baik dari infrastuktur, partisipasi politik masyarakat, serta kebijakan transportasi umum.
1. pembangunan infrastruktur
kemajuan dari suatu daerah terkadang dinilai dari pembangunan infrastruktur daerah tersebut. jika dilihat secara geografis, pati terdiri dari daratan tinggi dan daratan rendah sehingga urgensi pembangangunan daerah yang berbeda2 seperti halnya didaerah rawan akan banjir, pemerintah kab. pati gencar membangun tanggul guna mengatasi banjir yang sering kaki berdatangan ketika musim tiba.
selain itu, pemerintah meningkatkan kualitas jalan guna mempermudah aksesibilitas antar daerah.
2. trnasportasi umum
dalam peningkatan transportasi umum menurut saya, perlu ditingkatkan lagi terkait regulasinya dikarenakan minimnya transportasi umum dan akses yang terbatas serta kenaikan harga membuat masyarakat lebih memilih pilihan lain daripada harus naik angkutan umum
3. partisipasi masyarakat terhadap proses politik
kesadaran politik di kab. pati mengalami peningkatan yang cukup signifikan. dapat kita lihat dari pemilu kemarin banyak masyarakt yang memilih paslon secara objektif tanpa berdasarkan iming2 apapun itu. selain itu, pemerintah juga cukup responsif dalam menanggapi keluhan masyarakat jika ada perubahan kebijakan
Nama: Laela Oktavia Nurul Hidayah
ردحذفNIM: 2106016112 / 6C
Pelayanan infrastruktur yang baik di Kabupaten Rembang belum bisa dikatakn tercapai. Pertama, Jalur pantura yang merupakan jalur utama penghubung antar daerah masih banyak yang berlubang. Jalur Rembang-Juana contohnya, masih sering macet akibat perbaikan jalan yang terus menerus tidak kunjung usai. Dalam mengatasi kemacetan akibat rusaknya jalan pemerintah Kabupaten Rembang merencanakan proyek jalan lingkar Kaliori – Rembang – Lasem dengan panjang 25,5 km dan lebar 25m. Rencana proyek tersebut telah masuk ke dalam PP No. 79 Tahun 2019, dengan anggaran sejumlah 602 m. Pemerintah merencanakan pembanguan tersebut baru dilaksanakan tiga atau 4 tahun ke depan. Kedua, jalan penghubung antar kecamatan juga banyak yang rusak. Sepanjang saya melajukan kendaraan saya dari Sale-Lasem, bisa saya katakan terdapat sekitar 65 % jalan yang tidak rusak. Dilihat dari RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021, pembangunan infrastruktur terus dilakukan namun terdapat beberapa faktor permasalahan seperti: terjadi kelebihan beban muatan kendaraan, terutama di daerah penambangan; sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang adalah hutan, jalan yang tidak memenuhi standar lebar dan kelengkapan jalan primer maupun skunder sesuai peraturan yang berlaku.
Nama : Fahim Rosyadi
ردحذفNIM : 2106016008
Politik 6A
disini saya mengamati di daerah saya sendiri di kelurahan tayu kabupaten pati.
di kelurahan tayu politik sendiri tergolong cukup aman dan tertib karena ada dukungan dari pembinaan ketentraman dan pertahanan sipil.
yang saya amati di tayu terkait isu politik termasuk kebijakan di daerah tayu yg akan ada kebijakan jalan satu arah dan untuk itu dishub dan jajaran nya sudah melakukan pemasangan rambu rambu lalu lintas di sejumlah titik tertentu. Namun kebijakan jalan satu arah belom di terapkan karena memberikan sosialisasi masyarakat daerah tayu terkait kebijakan jalur jalan satu arah
Nama: Yuliana Ifada
ردحذفKelas: 6C
NIM: 2106016090
Wilayah: Demak
• Terkait infrastruktur Kabupaten Demak, dari tahun ke tahun Kabupaten Demak terus mengalami perkembangan. Tapi adanya corona membuat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak turun pesat yang berarti semua pembangunan infrastruktur dihentikan untuk fokus pembiayaan di corona tersebut. Fokus tersebut, membuat jalan-jalan dan pembangunan yang lain menjadi terhambat, jalan-jalan mulai rusak, jalan-jalan di desa becek. Tapi usai corona, kini infrastruktur Kabupaten Demak mulai dibangun lagi. Apalagi sekarang ada tol yang sudah bisa dilewati, sehingga kemacetan juga sedikit berkurang.
Diluar perkembangan yang ada, masih ada banjir rob dibeberapa desa yang sampai sekarang masih belum bisa ditangani.
• Terkait kebijakan transportasi umum, Kabupaten Demak berusaha menerapkan pembatasan mobilisasi kendaraan pribadi, menaikkan tarif parkir, melarang parkir tepi jalan (on street parking) di jalan-jalan utama, membangun jalur sepeda, menata fasilitas pejalan kaki. Dengan layanan angkutan umum yang makin baik, diharapkan masyarakat tetap memiliki minat yang tinggi untuk menggunakan transportasi publik, dan tidak beralih ke mobil pribadi karena ingin menerapkan pembatasan sosial secara fisik.
• Keterlibatan masyarakat dalam urusan politik memanglah sangat dibutuhkan. Masyarakat kini harus sering dilibatkan dalam tahap perencanaan proyek infrastruktur, bukan hanya sebagai penerima informasi tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang aktif memberikan masukan dan umpan balik. Kini mungkin banyak yang berubah, dan banyak juga masyarakat yang menyepelekan akan hal yang bertentangan dengan proses politik.
Nama : Fitria Ulfarisa
ردحذفNIM. : 2106016142
Kelas. : Ilmu Politik 6D
Keputusan Politik dapat mempengaruhi kehidupan kita apabila orientasi dan tujuan kebijakan yang jelas dan adanya ketelibatan partisipasi masyarakat, maka akan tercapai keberhasilan penerapan suatu kebijakan. Namun, sebaik apa pun kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah, jika dalam penerapannya tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai subjek pembangunan, akibatnya tentu kurang memiliki makna bahwa program pembangunan tersebut benar-benar merupakan harapan yang bertumpu pada kehendak masyarakat.
• Infrastruktur Kota Magelang
Kota Magelang dengan kepadatan penduduk yang tinggi ini, kebutuhan air bersih pun tinggi. Termasuk produksi sampah dan limbah yang lebih banyak dibanding daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang telah menyelesaikan sejumlah program dan proyek pembangunan baik fisik maupun nonfisik selama tahun anggaran 2023. Awal tahun 2024 ini, pembangunan tersebut diresmikan dan bisa langsung dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat strategis dan monumental mendukung 9 program unggulan Pemkot Magelang. Kesembilan pembangungan itu antara lain Shelter Dinas Sosial di Jalan Jenderal Sudirman, Balai Penyuluh KB di wilayah kecamatan, Rumah Unggul Sistem Panel Instan-Omah Panel Tingkat Milik Sederhana (RUSPIN OPTIMIS), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong.
• Transportasi
Perkembangan dan kualitas pelayanan kendaraan umum utamanya bus, saat ini sudah mengalami peningkatan yang sangat baik, memberikan kenyamanan yang lebih baik, bahkan dapat dikatakan selevel dengan pesawat terbang kelas bisnis atau kereta api kelas eksekutif dan tentu saja dengan tarif yang lebih ekonomis.
• Perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik Magelang tingkat partisipasi masyarakat mencapai lebih dari 75 persen dapat dilihat dari partisipasi Pemilu serentak pada 14 Februari 2024
Nama : Adi Chandra Yudanto
ردحذفNIM : 2006016103
Kelas : Ilmu politik C
Infrastruktur kota demak, khususnya bagian kabupaten masih sangat kurang sebab ada sebagian jalan demak masih rusak dan tidak layak digunakan, karena jika jalan itu digunakan maka akan menyebabkan korban terjatuh akibat banyaknya lobang dijalan raya tersebut. Akan tetapi infrastruktur yang kini sudah maju ialah adanya jalan tol, dengan adanya jalan tol ini berharap dapat mengurangi kemacetan.
teruntuk pelayanan publik, kota demak memiliki kualitas pelayanan publik yang kurang dikarenakan mayoritas masyarakatnya menggunakan kendaraan sendiri dan tidak menggunakan transportasi umum. Transportasi demak jika diliat dari kasat mata tidak layak untuk beroperasi sebab kendaraan yang digunakan sudah tua/tidak layak pakai
Untuk kedepannya saya harap bupati kota demak dapat dengan sigap mengatasi banjir serta dapat memberikann solusi yang terbaik untuk masyarakatnya.
Nama : muhamad rifki awaludin
ردحذفnim : 2106016082
kelas : ilmu politik 6c
pemerintahan kota tangerang turut menghadirkan kota smart city yang dimana sebagai langkah transformasi signifikan dalam memberikan pelayanan publik yang mudah dan cepat bagi masyarakat tangerang, pemkot tangerang pun menjelaskan bahwasanya ia satu satunya daerah yang memiliki 222 aplikasi terinci 203 aplikasi 19 aplikasi mobile serta adanya 12 fasilitas sertifikat elektronik, selain itu super aplikasi Tangerang LIVE sebagai Super Apps layanan publik dengan 14 layanan dan 36 menu, yang saat ini telah didownload sebanyak 1.062.235 pengguna.
lewat aplikasi tangerang live pelayanan publik di kota tangerang sudah didalam genggaman, mulai dari layanan gawat darurat 112, kotak saran anda laksa, layanan pencari kerja.
Nama : Rina Ainur Alfiaini
ردحذفNim : 2106016078
Kelas : Pol 6C
Kabupaten Jepara menjadi pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana. Dimana kabupaten jepara menjadi pusat kegiatan lokal antar kecamatan, pusat promosi, dan menjadi pusat pelayanan lingkungan. Kabupaten Jepara menjadi pusat pelayanan/pengembangan sosial dan ekonomi, perdagangan, industri, perikanan, pendidikan tinggi, perhubungan, pariwisata serta pertanian.
Mengenai infrastruktur di kabupaten Jepara sudah mengalami perkembangan dari sarana dan prasarana di Jepara seperti jalan, sistem pengairan dan saluran irigasi.
Pemkab jepara fokus kepada peningkatan infrastruktur dan pariwisata. Pariwisata juga mendapat perhatian khusus karena dapat meningkatkan sektor dan membawa dampak positif bagi sektor lain dan masyarakat sekitar.
Pada sektor transportasi umum di kabupaten Jepara sendiri belom ada seperti halnya kota kota besar. Karena sebagian besar masyarakat beranggapan lebih enak, simpel dan mudah pake kendaraan pribadi. Tranportasi umum belom terakomodir. Transportasi umum halnya angkot mini bus hanya berlaku di sebuah pasar ke pasar.
Partisipsi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan duatu perwujudan di dalam negara demokrasi, dimana pemerintahan yang didasarkan pada rakyat merupakan tujuan utama kehidupan berpolitik, baik dalam kebijakan maupun tujuan pemerintahan.
Perkembangan ekonomi yang semakin maju, masyarakat menuntut adanya pelayanan prima diberbagai bidang, ternasuk masyarakat pedagang yang menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan di pasar. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut Pemkab Jepara melakukan pertimbangan dan merespon keinginan masyarakat pasar dengan cara menggali sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Nama : Siti Zaenati Maghfiroh
ردحذفNim: 2106016086
Kls: 6c
Dinamika pertumbuhan kota dengan ciri-ciri pola perkembangan yang cenderung melebar membawa kemungkinan terciptanya pertumbuhan perkotaan-perkotaan kecil baru di
kawasan pinggiran kabupaten yang masih didominasi oleh kawasan pertanian. Fenomena ini berdampak
positif karena tidak hanya membawa transformasi fisik, namun juga transformasi ekonomi bagi wilayah setempat. Hal ini merupakan peluang bagi pengembangan perekonomian wilayah salah satunya di
Kabupaten Brebes yang memiliki potensi pertanian sangat besar. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Brebes adalah bagaimana mengarahkan perkembangan kawasan perkotaan kecil agar mampu menjadi elemen dalam transformasi struktural aktivitas ekonomi di kawasan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kawasan pengelolaan perkotaan kecil dalam rangka membentuk proses urbanisasi yang lebih berkelanjutan melalui strategi penguatan keterkaitan desa-kota berbasis komoditas produksi pertanian. Maka dari itu dengan adanya kebutuhan untuk mencari dan merumuskan strategi pemanfaatan kawasan-kawasan perkotaan kecil untuk peningkatan perekonomian wilayah.
nama : aqila husna
ردحذفnin : 2006016077
kelas : politik 6c
Desa Mejayan, Madiun, Jawa tengah merupakan wujud transisi desa tradisional menjadi desa modern. Begitu pula jika dikaitkan dengan fenomena politik di desa tersebut. Pola hubungan Elite-Massa yang ditemukan di desa tersebut terdapat dua jenis. Pertama merupakan Patron-Client Relationship yang berkaitan dengan hubungan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Patron-Client Relationship merupakan pola hubungan yang melibatkan kedua belah pihak yang sama-sama saling cari keuntungan. Pola hubungan seperti ini bersifat relatif, yaitu salah satu pihak dapat berkhianat dengan meninggalkan pihak lainnya apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Sebab seperti yang sudah dijelaskan, dalam pola hubungan seperti ini memang mengutamakan hubungan yang saling menguntungkan antara patron dan client. Client dapat mencari patron yang lain apabila client tidak mendapatkan keuntungan melainkan kerugian. Yang kedua adalah pola hubungan Traditional Authoritary Relationship dimana hubungan ini bersifat ortodoks (kepatuhan) namun tidak didasarkan pada rasionalitas. Traditional Authority Relationship didasarkan pada tradisi dan budaya yang telah ada sejak dahulu sehingga memang harus dipertahankan.
Muchamad Akbar
ردحذف2106016079
Ilmu Politik 6C
Dinamika politik perkotaan yang ada di jakarta saat ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah politik aji mumpung. Dikarenakan banyak nya kebijakan yang dibuat hanya untuk kepentingan atau citra kelompok dan pribadi. Banyak kebijakan dan program yang dibuat Gubernur sebelumnya di ubah hanya serta merta ambisi dalam memperburuk dan melemahkan kinerja gubernur sebelumnya, salah satu contohnya seperti kasus rumah susun kampung bayam yang sampai saat ini akses atau kunci kepemilikan masyarakat yang di gusur belum diberikan untuk ditempatkan.
RISMA SINTIYA DEWI
ردحذف2106016025
ILPOL 6A
Mengenai Infrastruktur di Kota Semarang menurut saya telah mengalami perkembangan, terutama dalam beberapa tahun terakhir dengan proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Namun, tingkat perkembangannya dapat bervariasi tergantung pada prioritas dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kota.
Lalu terkait transportasi umum, Kota Semarang telah berupaya meningkatkan pelayanan dan ketersediaan transportasi publik. Ini mungkin termasuk penambahan armada angkutan umum, perluasan rute, dan peningkatan layanan untuk memudahkan mobilitas penduduk.
Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dapat berfluktuasi tergantung pada berbagai faktor seperti kesadaran politik, tingkat pendidikan, dan kepercayaan terhadap institusi politik. Mungkin ada upaya dari pemerintah kota Semarang untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui program-program partisipatif, namun dampaknya mungkin bervariasi.
Dampak kebijakan perkotaan terhadap kehidupan sehari-hari bisa sangat beragam. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan peningkatan layanan transportasi umum dapat meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Namun, perubahan tersebut juga bisa menghadirkan tantangan baru seperti kemacetan, perubahan lingkungan, dan pergeseran sosial ekonomi.
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفNama : Aisya Dhefi Helmalia Putri
ردحذفNIM : 2106016022
Kelas : ILMU POLITIK 6A
Banyaknya urban di perkotaan mengakibatkan tidak terpenuhinya sarana prasarana tertutama hunian yang selanjutnya berkembang menjadi permukiman kumuh perkotaan. Permukiman kumuh yang terdapat pada perkotaan Kabupaten Kudus sudah tidak layak untuk dihuni karena keadaan hunian, lingkungan dan fasilitas yang kurang memadahi atau tidak layak ditambah lagi tumpukan sampah dan barang bekas yang menggunung membuat lingkungan tidak sehat.
Dilihat dari lahan atau lingkungan yang sempit pada permukiman kumuh desa Demaan RT5/5 ini yang dihuni oleh 47 keluarga yang terletak pada tepi sungai Gelis dengan latar belakang profesi rata-rata penduduk adalah sebagai pemulung atau tukang rongsok dapat dismpulkan bahwa tingkat ekonomi mayoritas penduduk tergolong rendah. Penyebab utama terbentuknya permukiman kumuh di desa demaan ini adalah banyaknya para pendatang dari desa maupun dari luar kota untuk mencarai pekerjaan akan tetapi tujuan tersebut tidak terealisasi sehingga akhirnya lahan pemerintah yang berada tepat di tepi sungai kali gelis ini dijadikan tempat tinggal oleh mereka.
Penanganan permukiman kumuh dengan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu alternatif konsep pemerintah untuk membuat lingkungan permukiman menjadi lebih baik, sehat dan sarana prasarana bisa terpenuhi. Konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah konsep pembangunan yang kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang terpenuhi tanpa mengurangi kebutuhan mereka. atau disebut dengan konsep yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial dan Lingkungan dengan penerapannya mengunakan masyarakat setempat sebagai penggerak utama dalam keberhasilan penataan permukiman kumuh tersebut yang berarti penghuni pemilik utama kegiatan yaitu proses, langkah dan tahapannya.
Nama : Sevi Adinda Aprilia
ردحذفNim : 3106016016
Kelas : Ilmu Politik 6A
POLITIK PERKOTAAN
Kebijakan politik perkotaan di Kota Pati mencakup berbagai aspek, seperti pemanfaatan ruang terbuka kota, keberlanjutan lingkungan hidup, dan pembangunan ekonomi. Alun-alun Kota Pati merupakan pusat aktivitas masyarakat dengan nilai strategis yang tinggi.
Kebijakan politik perkotaan yang baik dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sehat sehari-hari masyarakat Kota Pati. Pemanfaatan ruang terbuka kota yang baik dapat meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi udara, sehingga masyarakat dapat bernapas dengan lebih mudah dan sehat. Selain itu, kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dapat memperbaiki kualitas air dan mengurangi risiko terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan juga dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Dengan adanya lapangan kerja yang tersedia, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik dan mengurangi risiko kemiskinan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang baik, seperti jalan raya dan transportasi umum yang teratur, dapat memudahkan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Dengan demikian, kebijakan politik perkotaan yang baik dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pati secara keseluruhan.
Ralat Nim 2106016016
حذفILPOL B
ردحذفNama: Maulidiya Fatikhatul Khusna
ردحذفNIM: 2106016036 (POL-A)
Jika membahasa terkait kebijakan oleh pemerintah daerah, kabupaten merupakan kabupaten yang masih tertinggal dibanding kota/ kabupaten yang lain. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten brebes masih sangat kurang dalam melaksanakan kebijakan. Seperti jalan yang dibiarkan rusak dan jarang diperbaiki, penataan wilayah yang sangat kurang padahal, brebes merupakan jalan utama penghubung antara jawa tengah dan cirebon Jawa barat, Sayangnya pemerintah brebes masih belum bisa memaksimalkan hal tersebut. Terkait pembangunan infrastruktur mulai terlihat adanya peningkatan, seperti mulai ada pembangunan pabrik-pabrik di wilayah brebes akan tetapi, Disisi lain juga setelah adanya pembangunan tol brebes semarang menjadikan ekonomi di brebes menurun, tidak sedikit pengusaha telor asin dan bawang merah mengalami gulung tikar karena adanya tol tersebut. Untuk partisipasi politik masyarakatnya pun terlihat masih kurang, karena kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait politik di desa-desa brebes yang menjadikan warganya terkesan acuh tak acuh dan belum memahami betul apa itu politik.
Pada kebijakan transportasi umum juga masih stuck di angkotan tipe c, pemerintah belum terlihat mempunyai wacana untuk membenahkan transportasi umum.
Nama : Eva Dwi Wulan
ردحذفNIM : 2106016001
Kelas : Politik - 6A
Wilayah yg diamati : Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi biasa dikenal dengan sebutan kota industri mengingat di wilayah ini berdiri sedikitnya 7.339 perusahaan, baik asing maupun dalam negeri, dengan 11 kawasan industri besar. Daerah ini diklaim sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara.
Mengenai infrastruktur di kabupaten Bekasi sudah mengalami perkembangan dari sarana dan prasarana di Kabupaten Bekasi seperti halnya perbaikan jalan yang rusak. Pada perbaikan jalan kabupaten Bekasi diupayakan melalui inovasi program "Berani Jalan", singkatan dari "Berkeselamatan, Mantap, Terpeliharanya Jalur Jalan" yang berfokus pada peningkatan kualitas jalan berbasis masyarakat.
Pemkab Bekasi fokus kepada peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi umum.
Kebijakan terkait transportasi umum di kabupaten Bekasi dapat melibatkan peningkatan sarana transportasi publik, seperti Trans Jababeka dan KRL, dengan tujuan meningkatkan mobilitas penduduk dan mengurangi kemacetan. pada pengembangan transportasi umum juga mencakup perluasan jaringan dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
Lalu, Perubahan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik yakni mencakup inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini bisa melibatkan program partisipatif, Platform Online untuk memberikan warga suara dalam pembuatan kebijakan. dari perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan terakhir responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakatnya.
Nama : Nur Laila Fitriana
ردحذفNim : 2106016126
Kelas: 6A
1. Adanya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggelar konsultasi publik penyusunan revisi RTRW Kabupaten Batang. Perda No. 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Batang telah ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019. Perda RTRW merupakan peraturan daerah yang menjadi konsensus bersama yang menjadi acuan dan pedoman bersama dalam pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah, dan investasi di wilayah Kabupaten Batang sebagai acuan mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Batang sampai dengan periode 20 tahun ke depan.
Adanya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggelar konsultasi publik penyusunan revisi RTRW Kabupaten Batang. Perda No. 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Batang telah ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019. Perda RTRW merupakan peraturan daerah yang menjadi konsensus bersama yang menjadi acuan dan pedoman bersama dalam pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah, dan investasi di wilayah Kabupaten Batang sebagai acuan mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Batang sampai dengan periode 20 tahun ke depan.
2. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten Batang melalui badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah ( BPKPAD) merilis penggunaan aplikasi Billing Center. Ini merujuk dalam undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peraturan pemerintah nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak Daerah dan retribusi Daerah yang berlandaskan 4 pilar utama yaitu mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya yang efisien. Dengan adanya dasar hukum tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meminimalkan adanya ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah mendorong peningkatan kualitas belanja daerah serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih optimal. Dalam amanah pemerintah tersebut terdapat ketentuan umum pajak Daerah dan retribusi Daerah diamanatkan untuk melaksanakan seluruh transaksi pemerintahan menggunakan non tunai sehingga terdapat transparansi pengelolaan pad mendorong pemuda untuk mengimplementasikan elektronikasi transaksi pemerintah daerah (RTPD) menggunakan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah ( TP2DD). Diharapkan dengan adanya aplikasi billing center ini dapat meningkatkan perluasan digitalisasi terutama dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah sehingga mengoptimalisasikan peningkatan pad bisa maksimal menuju kemandirian daerah kabupaten Batang. Kabupaten Batang menjadi salah satu yang terbaik dalam pemberlakuan pajak dan retribusi mengacu pada Perda HKPD nomor 8 Tahun 2023, dari hal tersebut terdapat evaluasi dari Kemendagri, Kemenkeu, dan dari provinsi Jawa Tengah yang mengatur semuanya mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses politik khususnya di kabupaten Batang mungkin untuk saat ini tidak signifikan perubahannya karena melihat kurangnya kurang meratanya pendidikan dan sumber daya manusia di Batang, karena di kabupaten Batang masyarakatnya Masih memikirkan pekerjaan atau perekonomian untuk menyambung hidup mereka belum sampai ke tahap untuk memikirkan bagaimana proses-proses politik ataupun proses-proses pembuatan kebijakan yang berada di kabupaten Batang itu sendiri.
4. Permasalahan yang masih menjadi PR besar di kabupaten Batang adalah masalah pendidikan, SDM dan kesenjangan sosial di masyarakat batang sendiri.
Ilham Fauzan Akbar
ردحذف2106016088
Ilmu Politik 6C
Politik perkotaan pada kondisi saat ini menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang signifikan. Berikut beberapa gagasan terkait politik perkotaan:
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):
Situasi kota-kota besar di Indonesia yang terus membangun menyisakan satu ancaman serius, yaitu minimnya RTH.
Minimnya RTH di perkotaan akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat karena minimnya sumber-sumber udara bersih.
Perlu fokus pada pengembangan dan pemeliharaan RTH agar kota-kota tidak hanya menjadi hutan beton1.
Urbanisasi yang Terkendali:
Saat ini, sekitar 56,7% penduduk Indonesia tinggal di kota, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2035.
Perpindahan penduduk ini harus dikelola dengan baik agar urbanisasi tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan2.
Pembangunan Berkelanjutan:
Menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan.
Rencana tata ruang yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas3.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota:
Pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan kota sangat penting.
Sosialisasi, pemahaman hak dan tanggung jawab warga, serta peran serta dalam pembangunan harus ditingkatkan4.
Keterlibatan Teknologi dan Inovasi:
Teknologi dan inovasi dapat membantu mengatasi masalah perkotaan, seperti mobilitas, manajemen limbah, dan efisiensi energi.
Pemerintah perlu mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kesejahteraan Warga Perkotaan:
Politik perkotaan harus berfokus pada kesejahteraan warga.
Ketersediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan harus ditingkatkan untuk memastikan kehidupan yang layak bagi semua penduduk kota.
Ingatlah bahwa politik perkotaan adalah dinamis dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai keseimbangan yang baik antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
إرسال تعليق